spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Arahan di Musrenbangkab, OPD Kutim Harus Maksimalkan Program Kerja

SANGATTA – Saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Kutai Timur (Kutim) RKPD 2024 Tahun 2023 bertema penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah yang dipusatkan di area indoor Ruang Akasia GSG Bukit Pelangi Selasa (4/4/2023), Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan jika tahun ini APBD Kutim cukup tinggi. Ia pun meminta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kutim bisa memaksimalkan program kerja.

“APBD kita cukup tinggi seiring dengan meningkatnya penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, kita harus menggunakan semaksimal mungkin pembiayaan APBD untuk melaksanakan program pembangunan,” tegasnya.

Selanjutnya, ia juga sudah memerintahkan kepada Bappeda pada khususnya untuk terus mengawal perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

“KEK MBTK harus sudah beroperasi pada tahun 2024 mendatang. Yang sekarang sudah ada perusahaan yang telah masuk di dalamnya. Tidak kalah penting juga, infrastruktur kita seperti pelabuhan juga harus selesai sehingga infrastruktur ini mampu jadi jembatan penghubung ekonomi kita di masa mendatang. Untuk akses jalan menuju Pelabuhan Kenyamukan, kita juga sudah dibantu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kemendagri, Kutim baru tahun ini mendapat jalur. Saya berharap mudah-mudahan selesai 2024 ini,” harapnya.

BACA JUGA :  Bupati Ardiansyah Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan Teknologi di Kegiatan Roadshow Bazaar

Ia juga telah meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim untuk menjamin keselarasan perencanaan dan penganggaran.

“Sebagaimana amanat dari Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses penyusunan APBD yang lebih sehat,” tambahnya.

Terakhir, ia memerintahkan kepada seluruh OPD Kutim juga harus mencermati penjabaran RPJMD agar dapat memaksimalkan hasil pembangunan daerah.

“Kepada seluruh OPD bisa memonitoring langsung dengan cermat penjabaran RPJMD dan usulan-usulan masyarakat untuk menyusun rencana kerja (Renja) dengan memperhatikan semua potensi pendanaan yang memungkinkan,” tegasnya. (Rkt1)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img