SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim pada Senin malam (18/9/2023) resmi menyetujui peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 sebesar Rp8,12 triliun.
Peningkatan ini mendongkrak nilai APBD 2023 menjadi Rp25,32 triliun. Sebelumnya, APBD murni 2023 mencapai Rp17,2 triliun. Angka APBD Perubahan 2023 ini tercatat terbesar dalam sejarah APBD di Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, berharap agar peningkatan anggaran ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan ini memberikan tanggung jawab besar kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memanfaatkan anggaran dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Berbagai program pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023 menjadi panduan dalam memaksimalkan penggunaan anggaran ini.
Selain aspek kesejahteraan masyarakat, peningkatan APBD juga berkaitan dengan isu lingkungan. Sebagian dari peningkatan tersebut berasal dari penerimaan dana hibah dari kompensasi Bank Dunia terhadap pengurangan emisi gas karbon sebesar Rp69,15 miliar.
Dana ini memiliki konsekuensi untuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dengan fokus pada pengurangan emisi karbon.
Gubernur Kaltim, Isran Noor, menjelaskan bahwa peningkatan APBD terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan daerah yang mencapai Rp18,69 triliun dari sebelumnya Rp14,62 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan APBD Murni tahun 2023 juga mengalami peningkatan, yaitu dari Rp2,57 triliun menjadi sekitar Rp6,62 triliun dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022.
“Peningkatan APBD Perubahan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Menurut Gubernur Isran, perlu adanya pengawalan bersama untuk memastikan bahwa peningkatan anggaran ini benar-benar memberikan dampak positif pada masyarakat.
Dengan peningkatan anggaran yang signifikan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim diharapkan dapat melaksanakan program pembangunan yang lebih besar dan berfokus pada pelestarian lingkungan serta pengurangan emisi gas karbon. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan pembangunan di Kaltim menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (MK)
