TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, mewanti-wanti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menuntaskan realisasi belanja yang sudah ditetapkan hingga akhir tahun anggaran. Ini dilakukan mengingat nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar Perubahan yang meningkat hingga Rp 11,8 triliun.
Ini sesuai proyeksi APBD Perubahan Kukar 2023, yang belum lama ini ditetapkan bersama DPRD Kukar. Meningkat dari angka Rp 7,78 triliun menjadi Rp 11,8 triliun, atau naik sekitar Rp 4 triliun lebih.
“Semua OPD wajib memaksimalkan belanjanya, agar tidak Silpa. Supaya ketika sudah dianggarkan bisa segera dibelanjakan, itu misi utama kita,” ungkap Rendi, Kamis (17/8/2023) malam.
Tentunya dengan kenaikan nilai APBD Perubahan Kukar 2023 ini, ikut mengerek alokasi belanja untuk beberapa OPD. Di antaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar,serta belanja pegawai. Di mana ada total 3 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang harus digaji.
Termasuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar. Yang memang memiliki tugas untuk menyediakan kebutuhan air bersih di beberapa kecamatan. Peningkatan konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa yang memang masih jadi prioritas Pemkab Kukar ditahun 2023 ini. Di samping pembangunan jalan desa dan lingkungan.
Belum lagi pekerjaan rumah Kukar dalam proses pengentasan kemiskinan ekstrem di Kukar. Di dalamnya juga terdapat pengentasan kemiskinan yang sama-sama menjadi program prioritas secara nasional.
“Setiap OPD juga menganggarkan sesuai wilayahnya masing-masing, untuk pengentasan kemiskinan dan stunting. Artinya anggaran stunting secara nasional itu jadi prioritas kita di (APBD) perubahan 2023 dan murni 2024,” tutup Rendi. (afi)
Penulis: Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha Ratnasari
