SAMARINDA– Pemerintah kabupaten/kota di Kaltim diminta melakukan antisipasi terhadap sejumlah ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, seperti yang terjadi di Muara Rapak, Balikpapan.
Hal demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono (24/1/2022). Menurutnya, langkah seperti pengaturan lalu-lintas atau pembatasan jam operasional bagi kendaraan berdimensi atau bertonase di atas rata-rata, harus segera dilakukan.
Di Samarinda, Sapto mencontohkan, jalan yang memiliki potensi terjadinya lakalantas ada di kawasan Gunung Manggah, Jalan Sultan Alimuddin atau Jalan MT Haryono.
“Kenapa (kendaraan bermuatan berat) harus masuk lewat kota. Di Samarinda kita ada beberapa juga yang sama seperti Muara Rapak seperti di MT Haryono dan Gunung Manggah. Tidak boleh sembarangan, jam-jamnya harus diatur dan dikontrol. Sebelum ada kejadian lagi pemkot harus menertibkan ini,” jelasnya.
Senada, anggota Komisi V DPR RI Irwan, menyatakan, pemerintah daerah harus peka terhadap kondisi jalannya. Dikatakan pula, rencana pembangunan flyover Muara Rapak merupakan solusi permanen untuk melindungi keselamatan masyarakat dari kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar. Ada baiknya, daerah lain memiliki rencana serupa seperti yang akan diterapkan di Balikpapan.
Solusi jangka pendeknya, menurut Irwan, adalah pengaturan lalu-lintas dengan disertai pengaturan jalur penyelamatan, pengaturan mobilitas dan lainnya. Disini menurut Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, butuh sinergitas antara kepolisian, Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat.
“Pemerintah harus peka, ini harus dipikirkan jangan sampai menunggu korban dulu. Toh sifat pembangunannya bisa tahun jamak. Yang penting solusi konkret untuk masyarakat,” jelasnya.
Menyinggung pembangunan flyover Muara Rapak, Irwan mendorong Pemkot Balikpapan sebagai induk pengerjaan proyek segera menganggarkannya di APBD Perubahan 2022. Menyusul APBD Kaltim 2023 juga akan masuk anggarannya melalui Bantuan Keuangan (Bankeu).
Irwan mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk turut andil dalam anggaran flyover Muara Rapak, yang rencananya akan dibangun dengan skema kontrak tahun jamak.
“Pada prinsipnya mereka (BBPJN) siap, tinggal menunggu permintaan Pemprov atau Pemkot Balikpapan. Masalah teknis dan status (jalan) juga sudah tuntas, masyarakat juga harus mendukung. Karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” terangnya.(eky)
