PASER – Pendistribusian logistik agar sampai ke lokasi Tempat Pemilihan Suara (TPS) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Desa kerap menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser, belajar dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang lalu.
Persoalan ini menjadi salah satu yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid, dalam menghadapi masalah armada yang tersedia untuk memastikan perlengkapan pemungutan suara dapat digunakan oleh petugas pada hari pencoblosan.
“Kalau pendistribusian logistik pemilu dari KPU ke PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) bukan masalah. Tapi dari PPK ke PPS ini sering menjadi kendala,” ucap Qayyim, Sabtu (3/6/2023).
Dari pengalaman sebelumnya, Qayyim menyebutkan bahwa kendala distribusi logistik ini juga disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai. Banyak akses desa yang jalannya rusak parah. Bahkan, pendistribusian kadang-kadang harus dilakukan dengan berjalan kaki.
“Ini yang menjadi masalah. Kami bahkan rela berjalan kaki mengantar logistik ini demi memastikan pemilih dapat melaksanakan hak suaranya,” katanya.
Qayyim juga menyampaikan bahwa saat ini tahapan verifikasi administrasi (Vermin) persyaratan bakal calon legislatif (Bacaleg) sedang berlangsung hingga 23 Juni mendatang. “Ada 454 Bacaleg yang harus kami verifikasi dari 17 partai politik,” sebutnya.
Menanggapi hal ini, Kapolres Paser, AKBP Kade Budiyarta, menyatakan siap mendukung dan berupaya menyediakan armada untuk pendistribusian logistik Pemilu 2024 mendatang. Ia berharap agar dalam pesta demokrasi nanti, tidak terjadi perpecahan antar masyarakat.
“Kita akan berusaha agar semuanya berjalan lancar. Yang terpenting adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya. (bs)