BONTANG – Sejumlah anggota DPRD Bontang, mengaku kecewa terhadap keputusan Pemkot yang tidak mengundang mereka dalam acara pelantikan Basri Rase dan Najirah sebagai Wali Kota dan Wali Kota Bontang periode 2021-2024, Senin (26/4/2021).
Mereka menilai, meski tidak bisa hadir di Samarinda lantaran dilakukan pembatasan demi menjaga protokol kesehatan (prokes), setidaknya bisa diundang menyaksikan pelantikan secara virtual. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal.
“Bagaimana mau bersinergi kalau anggota DPRD-nya saja tidak diundang. Ini menjadi catatan Wali Kota di pemerintahan selanjutnya nanti,” ujar politisi Nasdem tersebut di sela-sela Rapat Paripurna ke-5 masa sidang III, Selasa (27/4/2021).
Ditambahkan anggota Komisi II Nursalam, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintah di daerah, dan eksekutif adalah mitra kerja DPRD.
Namun jika anggota DPRD tidak diundang meskipun hanya menyaksikan secara virtual, maka hal tersebut sangat disayangkan. “DPRD sifatnya kolektif kolegial. Meskipun telah dihadiri dua unsur pimpinan DPRD, namun tidak bisa mewakili 22 anggota lainnya. Di DPRD tidak ada atasan dan bawahan. Semua anggota DPRD punya hak yang sama untuk menyaksikan pelantikan,” bebernya di forum yang sama.
Dikonfirmasi soal itu, Wali Kota Bontang Basri Rase mengaku kurang memahami secara detail teknis terkait dengan undangan menyaksikan secara virtual di pendopo Rujab Wali Kota.
Dia menyebut, pelaksanaan penyaksian pelantikan secara virtual di pendopo merupakan inisiatif dari panitia di Bontang lantaran adanya pembatasan di Samarinda. Sehingga dia memperkirakan, panitia merasa cukup untuk mengundang setiap perwakilan. “Tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke protokol,” tandasnya.(bms/adv)
