PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengubah pola pemberian bantuan seragam gratis untuk siswa baru mulai tahun ini. Hal itu terpaksa dilakukan sebab alokasi kebutuhan anggaran dipangkas karena defisit.
Diketahui program ini merupakan inisiatif periode Abdul Gafur Mas’ud (AGM)-Hamdam Pongrewa. Yang mana setiap siswa baru di Benuo Taka mendapatkan seragam dan berbagai peralatan sekolah ini diberikan secara cuma-cuma.
Tiap tahunnya semenjak 2019, sekira 50 ribuan pelajar menerima manfaat itu. Namun untuk tahun ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin menyebut ada rasionalisasi penyaluran. “Tahun ini tetap ada kita berikan, cuma melalui skema yang berbeda,” ujarnya, Sabtu (2/7/2022).
Alokasi untuk seragam gratis untuk siswa tahun ajaran baru 2022/2023 diketahui sebesar Rp 14 miliar. Namun dalam kemudian dipangkas Rp 10 miliar. “Yang jelas masih ada sekitar Rp 4 miliar kita alokasikan untuk itu,” sebutnya.
Alimuddin mengaku belum tahu pasti berapa kebutuhan anggaran yang mencukupi bantuan untuk pendidikan tersebut. Disamping itu, jumlah penerima bantuan juga saat ini masih dalam tahap pendataan.
Dengan begitu, bantuan tidak akan lagi dibagikan secara merata. Kini bantuan seragam sekolah gratis hanya dibagikan untuk penerima yang masuk kategori kurang mampu, dan terdata di Dinas Sosial PPU.
“Tetapi dengan skema yang berbeda, hanya diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu. Realisasinya belum tahu, karena masih proses pengalihan anggaran,” ujarnya.
Adapun, seragam gratis bagi siswa kurang mampu hanya berupa seragam nasional. Berbeda tahun lalu, seragam gratis untuk seluruh siswa baru mendapatkan sepatu, tas, seragam nasional, pakaian pramuka, olahraga dan baju batik.
Selain itu, pengadaan seragam gratis nantinya tidak melalui proses lelang seperti tahun lalu. Sebab, anggaran seragam gratis untuk siswa kurang mampu akan dimasukan ke dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Jadi, seragam gratis dan lainnya itu akan dibelanjakan oleh sekolah masing-masing.
“Nanti dialihkan dulu dari DAK ke sekolah sambil menunggu data berapa jumlah masyarakat miskin yang menyekolahkan anaknya di sekolah, juga yang terdata di Dinsos,” pungkasnya. (sbk)
