RANTAU PULUNG – Demi memperlancar mobilisasi masyarakat dari Kecamatan Rantau Pulung (Ranpul) atau sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya memaksimalkan pembenahan infrastruktur di daerah ini. Khusus pada 2022 ini, program pembangunan menjadi salah satu prioritas yang dimaksimalkan oleh Pemkab Kutim melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) hingga akhir tahun ini.
Seperti jalan penghubung di kawasan pedalaman yang mengoneksikan desa, kecamatan hingga kabupaten. Tak hanya menggunakan APBD, namun sinergi program dengan Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. Salah satunya peningkatan kualitas Jalan Poros Ranpul-Batu Ampar (Batam). Terdapat dua program peningkatan jalan poros di wilayah tersebut. Yakni Ranpul-Batam, tepatnya di Desa Himba Lestari dan Poros Desa Himba Lestari menuju Batam.
“Sekarang pekerjaannya terus digenjot. Saya yakin pengaspalan kedua proyek selesai tepat waktu. Bahkan sebelum masa kontrak berakhir,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutim Muhammad Muhir belum lama ini.
Dia memastikan, tim dari Bidang Bina Marga terus memoles jalan kedua kecamatan tersebut. menggunakan dana alokasi khusus (DAK) reguler. Untuk panjang pengejaan 1,2 kilometer dan nilai kontrak Rp 6,95 miliar lebih. Saat ini proyek dimaksud sudah dalam proses pengejaan. Ditargetkan akan selesa pada 20 Desember 2022. Sedangkan untuk paket peningkatan jalan poros Himba Lestari nilai kontraknya mencapai Rp 4,722 miliar, dengan panjang 870 meter. Dia berharap cuaca cerah terus mendukung, agar pekerjaan bisa selesai sebelum kontrak berakhir.
“Kami harap warga bersabar dengan kondisi jalan saat ini, yang masih banyak kerusakan. Memang perlu dibenahi dan ditingkatkan,” jelasnya.
Program sinergi ini menjadi strategi DPU Kutim dalam memaksimalkan semua sumber keuangan untuk peningkatan infrastruktur. Melalui bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim maupun DAK. Meskipun perbaikan belum maksimal, namun ke depan akan terus ditingkatkan. Terutama Jalan lingkungan hingga jalan penghubung antar desa dipastikan akan terus menjadi prioritas. Apalagi jalan pedalaman memang membutuhkan perhatian lebih.
“Jalan-jalan yang diperbaiki harus memiliki tingkat keamanan bagi pengguna jalan,” tegasnya.
Apabila APBD belum menyentuh hingga pengaspalan dan semenisasi, maka bisa dikerjakan menggunakan dana swakelola. Dia menegaskan, pihaknya akan menganggarkan untuk swakelola. Sehingga jalan lingkungan yang belum dijamah APBD bisa diswakelolakan. Jika dana swakelola tidak cukup, perbaikannya dapat disinergikan dengan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Kutim. Sebagai wujud kontribusi dan perhatian dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tempat perusahaan beraktivitas. (Adv)
