SAMARINDA – Pasca ditetapkannya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada tanggal 3 September 2022 lalu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan Pemerintah Kota Samarinda masih menunggu dampak naiknya BBM.
Ia mengatakan Pemkot Samarinda telah menurunkan Tim Inflasi daerah guna memantau dampak dari naiknya BBM yang meresahkan masyarakat. “Kita punya tim inflasi daerah kan nanti kita lihat perkembangannya,” ucap Andi Harun saat dikonfirmasi, Senin (5/9/2022).
Andi Harun menjelaskan bahwa tentu Pemkot Samarinda tak memiliki jangkauan atau wewenang terkait kebijakan naiknya BBM. Dikarenakan hal itu sudah menjadi wewenang pemerintah pusat.
Meski begitu, tak dipungkiri bahwa dampak kebijakan itu sangat berimbas kepada pemerintah daerah. “Ya, kita semua di daerah di seluruh Indonesia tidak punya pilihan harus tetap menjaga agar gejolak ini tidak sampai terlalu membuat rakyat disulitkan terutama soal inflasi,” ungkapnya.
Lanjutnya, tentu kenaikan harga BBM subsidi juga akan berpengaruh terhadap bahan pangan di Samarinda yang telah diketahui rata-rata berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur.
“Karena pasti akan mengalami pengaruh, terutama daerah seperti kita Samarinda yang bahan pangannya itu hampir semuanya berasal dari luar daerah Kaltim,” katanya.
Andi Harun mengakui bahwa sebelumnya pihaknya telah memiliki gagasan guna menangkal kenaikan harga komoditas.
Pada kesempatan sebelumnya Andi Harun sebenarnya sudah memiliki gagasan untuk menangkal potensi kenaikan harga komoditas, yakni dengan intervensi Provinsi melalui pemberian bantuan anggaran kepada 10 kabupaten kota di Kaltim.
Kemudian, dengan menjalin sinergitas antar setiap kabupaten kota. Contohnya, 10 kabupaten kota ikut berpartisipasi dalam mengantisipasi ini. “Ini pasti akan menimbulkan stabilitas regional tidak hanya di Samarinda Balikpapan tapi juga di seluruh wilayah Kaltim,” ujarnya. (Vic)
