PASER – Anggota DPRD Kaltim, Andi Faisal Assegaf, mendapampingi Anggota Komisi V DPR RI, Irwan saat meninjau Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Paser, Jumat (4/3/2023).
Dalan kesempatan tersebut, ia berkomitmen dan berjanji memperjuangkan aspirasi warga yang didominasi oleh petani yang menginginkan pembenahan infrastruktur pertanian. Salah satunya jalan usaha tani sepanjang kurang lebih 1 kilometer.
“Kami adalah perpanjangan tangan dari masyarakat, kami ini pesuruh. Seperti pembangunan yang disampaikan, seperti jalan usaha tani kami akan perjuangkan. Itulah gunanya kami turun ke masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi hingga tingkat desa,” jelasnya.
Ia pun meminta warga, agar aspirasi dapat ditindaklanjuti secepatnya, untuk memenuhi syarat- syarat administrasi yang dibutuhkan.
“Kita sebagai anggota DPRD mewujudkan aspirasi mereka, namun mempunyai persyaratan yang harus mereka penuhi. Harus masuk di Musrembang dan ada nomor SIPD-nya, barulah itu bisa diusulkan di Provinsi. Karena persyaratannya mutlak,”urainya.
“Kalau aspirasi untuk DPRD Provinsi sudah ada Pergub 49 yang mengatur minimal Rp 2,5 miliar. Jadi itu standar minimalnya. Tahun 2023 itu Rp 47 miliar masuk di Paser,” lanjutnya.
Sementara Anggota Komisi V DPR RI, Irwan menerangkan, irigasi pertanian di Rantau Panjang merupakan P3TGAI dari Kementrian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai IV Samarinda.
Pembuatan jaringan dengan galian tanah biasa tersebut dianggarkan sebesar Rp 195 juta yang merupakan aspirasinya. Menurutnya masih butuh pembenahan infrastruktur pertanian lainnya agar meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani.
“Sudah sejak tahun 2020, parit saja tidak cukup untuk irigasi, harus ditingkatkan. Kita harus memastikan air dapat diatur agar lahan tidak kekurangan air atau terendam banjir. Dan tidak cukup hanya irigasi, harus membenahi jalan usaha tani,” terangnya.
“Dan untuk peningkatan infrastruktur pertanian butuh sinergi, dari DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu program sanitasi desa dan rumah layak huni untuk petani juga perlu, kita akan berikan berikan tahun depan,” pungkasnya. (eky)