BONTANG – Komisi III DPRD Bontang mendesak Pemkot untuk serius menyelesaikan permasalahan banjir yang tak kunjung usai. Pasalnya, hingga kini sudah tak terbilang aduan dan tuntutan masyarakat ke DPRD, namun realisasi dan bukti tindaklanjutnya dinilai masih minim.
“Apalagi ini sudah mendekati pertengahan tahun. Jadi kami mohon keseriusannya. Kalau tidak bisa menyelesaikan, minimal mengurangi,” ujar Ketua Komisi III Amir Tosina, saat menggelar rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan (DPKP), serta Camat dan Lurah se-Bontang di Kantor DPRD Bontang, awal pekan ini.
Politisi Gerindra itu berharap, hasil peninjauan lapangan yang kerap dilakukan Komisi III, dapat menjadi rujukan untuk penyelesaian daerah yang sering dilanda banjir. Menurutnya, Pemkot juga harus membuat polder di berbagai lokasi rawan banjir, serta membebaskan lahan untuk menunjang pembuatannya. “Penyelesaian banjir ini harus dari hulu ke hilir. Setidaknya harus ada satu folder dahulu. Di anggaran perubahan nanti harus sudah ada yang dibuat,” desaknya.
Di sisi lain, Amir turut mendukung DPUPRK yang akan membuat master plan banjir. Diharapkan di kepemimpinan baru mendatang, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Basri-Najirah bisa bergerak cepat mengatasi permasalahan ini. “Kami juga mendesak Pemkot untuk segera berkomunikasi dengan provinsi (Kaltim) untuk segera membuat perencanaan pemanfaatan Waduk Suka Rahmat,” tandasnya. (bms/adv)
