SAMARINDA- Mahasiswa dari berbagai universitas yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahakam menggelar aksi di depan kantor DPRD Kaltim, Rabu (6/4/2022). Dalam aksinya, mereka menyatakan menolak sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Poin pertama yang disorot para pendemo adalah kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 April 2022. Kenaikan tarif PPN Ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menurut mereka berujung pada kenaikan berbagai bahan pangan.
Kebijakan pemerintah lain yang ditolak Aliansi Mahakam adalah kenaikan harga Pertamax yang juga berlaku mulai 1 April 2022. Yang kini menjadi di kisaran harga Rp 12.500 sampai Rp 13.500 per liter, dari sebelumnya Rp 9.000 sampai Rp 9400 per liter.
Terakhir massa aksi juga menanggapi wacana penundaan atau perpanjangan periode masa jabatan presiden, yang dinilai sangat bertentangan dengan kondisi riil masyarakat. Wacana tersebut dinilai hanya nafsu politik dan kepentingan oligarki sebab tidak ada urgensi yang jelas terkait penundaan tersebut. Menurut mereka, wacana ini sangat bertentangan dengan konstitusi sekaligus mengkhianati reformasi.
Arya Yudhistira salah satu perwakilan demonstran menjelaskan, ini merupakan aksi lanjutan dari sebelumnya yang dilakukan pada Senin (4/4/2022). Apa yang menjadi tuntutan Aliansi Mahakam merupakan pengawalan terhadap keputusan pemerintah yang abai terhadap masyarakat.
“Regulasi-regulasi yang disahkan pemerintah sangat tidak relevan dengan kondisi rakyat yang terjadi saat ini. Kita tidak diberikan wadah untuk merespons, kita akan kembali menggelar aksi lanjutan,” tandasnya.(eky)