PENAJAM PASER UTARA – Gelombang protes terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus meluas di berbagai daerah. Di tengah gelombang penolakan tersebut, muncul aksi tandingan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang diduga diinisiasi oleh TNI. Aksi ini disebut melibatkan siswa SMA dan disertai dengan kegiatan bagi-bagi takjil.
Menanggapi aksi ini, Pengamat Hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai bahwa keterlibatan TNI dalam aksi tersebut merupakan bentuk penerapan militerisme yang berbahaya. Ia menyoroti bagaimana institusi militer memperalat warga sipil, termasuk anak-anak sekolah, untuk kepentingan politiknya.
“Jadi siapa yang tidak mau mendukung TNI kalau di bawah kokang senjata. Siapa yang tidak mau mengangkat-angkat spanduk itu di bawah itu kokang senjata, semuanya serba disandera kan?,” ungkapnya, (27/03/2025).
Sehingga menurut Herdiansyah, hal ini fakta upaya nyata etika militer memperalat warga di bawah kokang senjata. Ia menegaskan bahwa tidak ada akal pikiran yang bisa berjalan secara waras di bawah kokang senjata.
“Kan itu poinnya. Yang kedua, foto-foto semacam ini yang menggambarkan bagaimana aksi-aksi tandingan yang dilakukan oleh pihak TNI itu pertanda bahwa mereka memang berkehendak untuk memetakonflikkan warga kan,” tegasnya.
Seolah-olah, Herdiansyah mengatakan foto tersebut menunjukkan terdapat warga yang mendukung TNI dan berkaitan dengan revisi UU TNI kemarin.
“Ini kan jelas peta konflik ya. Mempertarungkan antara satu warga dengan warga yang lain. Jadi pola-pola semacam ini sudah kerap kali dilakukan sejak dulu. Jadi mengkonflikkan antara warga ya dengan perbedaan sikap itu,” pungkasnya.
Penulis : Nelly Agustina
Editor : Nicha R
