SAMARINDA – Aksi demonstrasi menolak RUU Pilkada berlangsung di Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis (22/8/2024). Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan yang terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta dan berbagai daerah lainnya.
Di Samarinda, aksi ini dipimpin oleh Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak (Makara). Para mahasiswa berkumpul di kawasan Jalan M Yamin, tepat di depan gerbang Universitas Mulawarman Samarinda.
Mereka menyuarakan protes terhadap langkah DPR RI dan pemerintah yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan “Peringatan Darurat Indonesia” yang menjadi viral di media sosial.
Gerakan ini dipicu oleh tindakan DPR yang dinilai mengabaikan putusan MK, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang kondisi demokrasi di Indonesia.
Menanggapi aksi ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan bahwa protes semacam ini merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar.
Ia menyebut bahwa reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, adalah hal yang biasa terjadi dalam situasi politik yang dinamis.
“Ini hal biasa terjadi, entah ini adalah kepentingan Elit politik atau kepentingan masyarakat,” ujarnya Kamis (22/8/2024).
Menurut Seno Aji, meskipun terjadi protes dan perbedaan pendapat, keputusan yang sudah dibuat oleh MK bersifat final dan mengikat, sehingga semua pihak harus mematuhinya.
“Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi mereka, dan hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati,” tegasnya.
“Kita berharap agar masyarakat dapat memahami dan menerima dinamika politik yang terjadi sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat,” tutupnya.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
