SAMARINDA – Banyak hal penting yang harus disiapkan menjelang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Salah satunya peran perusahaan daerah (perusda) di Kaltim dalam pembangunan IKN. Perusda Kaltim dan perusda milik kabupaten/kota harus sudah memiliki rencana bisnis menyambut IKN. Demikian disampaikan Aji Sofyan Effendi, akademisi Universitas Mulawarman (Unmul).
Aji Sofyan menilai Kaltim sudah memiliki perusda hampir di semua sektor. Saat ini perusda harusnya sudah mengidentifikasi kebutuhan di IKN, baik itu barang dan jasa. Kemudian mereka harus menyampaikan rencana bisnis ke pemangku kebijakan di IKN.
“Mereka (perusda) harus menawarkan ke pemangku kebijakan rencana bisnis mereka ke Bappenas atau badan otorita nantinya. Mereka harus jeli melihat peluang bisnis. Sampai saat ini saya belum melihat itu,” terangnya, Rabu (19/1/2022).
Perusda se-Kaltim juga harus bersinergi membuat rencana bisnis yang terintegrasi sehingga saling melengkapi. Semua dinilai Sofyan harus dimulai dari inisiasi kepala daerah dan stakeholder terkait seperti Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
“Semua dimulai dari mana? Pemprov dan kabupaten/kota harus ambil peran. Kadin dan Hipmi yang punya perangkat harus mengumpulkan perusda-perusda se-Kaltim. Diidentifikasi sektor apa yang tidak ada. Bila perlu bentuk lagi perusda. Mereka harus berkoordinasi membentuk blue print (kerangka kerja terperinci, Red.),” jelasnya.
Dia mencontohkan di Berau yang menjadi andalan sektor parawsiata. Sofyan menyatakan, harus ada perusda yang menggarap bisnis sektor parawisata. Sedangkan perusda yang telah terbentuk fokus mencari peluang sesuai sektornya masing-masing. Dengan catatan standar-standar termasuk sertifikasi untuk sumber daya manusia (SDM) sudah harus disiapkan.
Dosen Ekonomi Pembangunan Unmul itu mengatakan dengan adanya peran dari perusda maka kontribusi untuk daerah akan maksimal. Selain itu akan banyak tenaga kerja asal Kaltim yang terserap di dalam pembangunan IKN.
“Kita mulai dari low tech (teknologi sederhana, Red.) misal cleaning service, tenaga keamanan, dan lainnya. Samarinda kan kota Jasa, masa harus ambil dari luar Kaltim. Kalau yang besar tidak apa ditangkap (perusahaan) nasional, tapi minimal kita jadi sub-kontraktornya,” ujarnya.
Sementara , Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kepulauan Wisata Maratua, Meiliana mengatakan, saat ini belum ada perusda untuk sektor pariwisata khususnya Maratua Kabupaten Berau. Pembentukan perusda pariwisata katanya, sangat baik untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wacana pembentukan perusda ini akan dia sampaikan kepada gubernur Kaltim dan bupati Berau, serta melakukan koordinasi dengan DPRD Berau dan Dinas Pariwisata Berau.
“Sekarang belum ada kontribusi untuk Kaltim, kalau ke Berau ada. Ini harus masuk PAD, bagaimana caranya membuat sehingga ada regulasi, kalau perusda kan sudah ada payung hukumnya. Sebelum IKN harus ada perusda yang spesifik ke Maratua dan sekitarnya,” ucapnya. (eky)