SAMARINDA– Ratusan guru di Samarinda menggeruduk Kantor Wali Kota Samarinda, menolak surat edaran nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan, Senin (3/10/2022).
Dalam aksinya, mereka mengajukan 4 tuntutan ke Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Pertama, merevisi Peraturan Wali Kota Samarinda No 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 9 yang menjelaskan TPP tidak diberikan kepada pengawas yang menjabat sebagai guru dan pengawas sekolah.
Kedua, usulan revisi Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai salah satu jaminan hukum peningkatan kesejahteraan guru di Samarinda.
Ketiga, membatalkan surat edaran dari Sekretaris Daerah Kota Samarinda tertanggal 16 September 2022 Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan
Lalu, menuntut Insentif bagi semua guru tanpa terkecuali di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar tetap dibayarkan hingga akhir 2022. Ketua Forum Peduli Guru Muhammad Iqro mengatakan, kedatangan mereka akan membuat Pemkot Samarinda tetap memberikan insentif bagi guru yang telah menerima TPG.
“Saya hanya ingin satu keyakinan dari kami semua terkait dengan TPG apakah bisa diundangkan. Narasi yang berbeda dari penulisan APBD, Pak. Karena saya berpikir kalau di APBN itu sudah pasti dari TPG, nah bagaimana di tingkat daerah apakah narasinya bisa diubah untuk kami,” ucapnya.
Iqro mengaku kesal atas adanya surat edaran tersebut. Lantaran, edaran itu sangat bertentangan dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh para guru yaitu menaikan kesejahteraan mereka. “Tiba-tiba keluar surat edaran itu, yang mengharuskan kita tidak terima, wajar tidak ketika ini memunculkan masalah,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, saat ini Pemkot Samarinda masih dalam tahap penghitungan kemampuan keuangan. Sebab, banyak yang harus ditanggung oleh Pemkot Samarinda. “Ada banyak yang masih kita pikirkan juga, ada penyapu jalan, ada tenaga sosial lainnya juga, perawat, semuanya kita pikirkan. Jadi ini juga masih kita pikirkan apakah keuangan kita mampu. Bukan cuma guru yang kita pikirkan,” jelas Andi Harun saat diwawancarai awak media usai demo.
Andi Harun menyebutkan, seandainya keuangan Pemkot Samarinda mampu, maka ia setuju untuk menaikkan intensif guru. “Saya orang pertama yang setuju ini dinaikan jika keuangan kita mampu. Dan saya juga telah perintahkan kepada pejabat pengelolaan keuangan agar melakukan pendataan. Mungkinkah setiap tahun ini dinaikan sedikit demi sedikit secara bertahap,” imbuhnya.
“Dengan cara melakukan pendataan. Apakah benar jumlah guru sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” pungkasnya. (Vic)