SAMARINDA – Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, ST., MM., kembali menyuarakan sejumlah isu strategis di daerah, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga perlindungan anak. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan buka puasa bersama dan diskusi santai bersama awak media di Resto Iga Bakar Mas Giri, Jl. Gajah Mada, Minggu (23/3/2025).
Satu-satunya petahana dari Kaltim yang kembali melenggang ke Senayan ini menekankan pentingnya media memahami secara lebih dalam isu-isu lokal yang berdampak secara nasional.
Mantan Direktur Utama PDAM Tirta Tuah Benua, Kutai Timur itu menyebut, tantangan utama Kaltim saat ini adalah menjaga kualitas program pembangunan di tengah efisiensi anggaran yang diterapkan secara menyeluruh di kementerian.
“Makan gizi gratis yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah pusat, termasuk yang sangat membuat kami memutar otak untuk pengaturan kebijakan anggarannya,” katanya.
Meski begitu, bersama koleganya yang lain di DPD RI Senayan, proses pengawasan dari sisi anggaran, realisasi hingga evaluasi, tetap diprioritaskan.
Kualitas pendidikan juga menjadi sorotannya. Realisasi usulan Sekolah Rakyat yang secara nasional tenggat waktu penyusunan programnya wajib tuntas dalam beberapa bulan ke depan, juga menjadi perhatian DPD RI.
“Meski konsepnya masih dalam tahap penyusunan, rapat kerja dengan Kementerian Sosial sudah kami lakukan awal Maret pasca instruksi realisasi Sekolah Rakyat,” sebutnya.
Aji Mirni Mawarni menegaskan bahwa prioritas utama dalam peningkatan pendidikan adalah jenjang SMA.
Lewat Sekolah Rakyat, ia berharap bisa berjalan sinergi dengan program di daerah. Apalagi, pemerintah punya target meningkatkan jumlah sarjana secara nasional.
Meski di sisi lain, ia melihat Kaltim punya permasalahan lain. “Lulusan SMA saja di Kaltim masih kurang. Ini harus jadi perhatian karena tanggung jawab pendidikan SMA adalah tanggung jawab pemprov,” katanya.
Ia mencontohkan bagaimana daerah yang mulai berkembang seperti Kutai Timur masih kekurangan SDM lulusan SMA, apalagi sarjana.
“Itu masih di Kutim, belum bicara Kubar, Kukar dan lainnya. Pemerataan pendidikan memang masih menjadi PR besar di Kaltim,” bebernya.
Untuk potensi ekonomi, politisi yang akrab disapa Mawar ini menjelaskan bagaimana program Koperasi Merah Putih bisa menyentuh pedesaan Kaltim. Walaupun kejelasan konsepnya masih menunggu arahan pusat.
“Setiap desa sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebaiknya operasionalnya bisa berkolaborasi dan berjalan beriringan,” tambahnya.
Menurutnya, saat ini potensi desa untuk berkembang sangat terbuka luas. Apalagi ada dukungan dana desa.
“Semuanya kembali lagi pada kualitas pimpinan desa. Dengan kepala desa yang tepat, saya yakin desa bisa maju dengan pengembangan semua program perekonomiannya, apa pun bentuknya,” harapnya.
Terkait perlindungan anak, Mawar cukup prihatin, apalagi di tengah tren maraknya komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kaltim.
Dari sudut pandangnya, banyak usia anak-anak dan remaja Kaltim yang berada di pusaran itu, meski secara agama sangat ditentang.
“Menjadi tugas bersama untuk lebih ketat mengawasi anak-anak kita di tengah serbuan kebebasan informasi digital. LGBT tidak bisa diremehkan & tren-nya di Kaltim sudah mengkhawatirkan,” tambahnya lagi.
Pewarta: Dhi
Editor: Agus S.
