SAMARINDA- Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Agus Aras meminta dilakukannya investigasi, terhadap penyebab banjir besar di Sangatta yang terjadi dua pekan lalu.
Menurut Agus Aras, investigasi perlu dilakukan, karena ada dugaan banjir dipicu aktivitas beberapa perusahaan besar yang menyebabkan pendangkalan atau sedimentasi sungai di Kutim. Permintaan tersebut disampaikannya saat mengajukan interupsi pada rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin (28/3/2022).
“Selama ini ada sendimentasi, kemungkinan besar karena aktivitas dihulunya. Hari ini (Senin) ‘kan dihulu itu ada pertambangan Indominco dan KPC, dan ada juga perkebunan sawit,” ungkapnya.
Namun ia tak mau asal menuduh perusahaan mana yang harus bertanggung jawab, untuk itu Agus Aras berpendapat, DPRD Kaltim perlu membentuk tim untuk menginvestigasi ada tidaknya andil perusahaan terhadap kerusakan lingkungan, dan menjadi penyebab banjir di Sangata.
“Supaya lebih akurat harus dibahas oleh dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup. Membentuk tim investigasi menyikapi persoalan ini sehinga tidak menduga-duga lagi,” jelas politisi Demokrat ini.
Agus Aras menyebutkan, Pemprov Kaltim sebenarnya telah menganggarkan normalisasi Sungai Sangata dalam dua tahun ini. Namun angkanya tidak sesuai perencanaan yang pernah dibahas DPRD dan Pemprov Kaltim. Selain normalisasi sungai, ia juga meminta adanya rehabilitasi drainase secara menyeluruh di Kutai Timur khususnya Sangata.
“Tahun 2021 sudah Rp 5 miliar (anggaran normalisasi sungai), tahun ini infonya Rp 7 miliar. Tetapi tidak maksimal butuhnya lebih, sesuai dengan usulan awal sekitar Rp 60 miliar,” ucapnya.
Sementara Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, meminta Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota duduk bersama dengan perusahan yang ada di Kaltim, merumuskan sejumlah masalah lingkungan dan banjir. Ia meminta perusahaan tidak acuh terhadap lingkungan dimana mereka beroperasi.
“Kami meminta partisipasi perusahaan di Kutim. Bersama pemerintah dan DPRD berkomitmen peduli. Tidak hanya untuk di Sangata, perusahaan lain di Kaltim harus berpartisipasi,” jelasnya.
Menurut politisi Golkar ini, upaya mendorong partisipasi perusahaan pernah dilakukan saat ia menjabat Bupati Berau. Saat itu, beberapa perusahaan mengambil peran dalam normalisasi sungai di Berau. (eky)