BONTANG – Dari hasil rapat tertutup antara Komisi II DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), diketahui sisa anggaran penanganan Covid-19. Nominalnya sebesar Rp 29 miliar. Berasal dari kepastian jumlah anggaran untuk pos itu sebesar Rp 68 miliar.
Pemkot Bontang sendiri menyiagakan Rp 149 miliar dalam penanganan pandemi virus corona ini. Akan tetapi hasil rasionalisasi yang dilakukan pemerintah, sesuai instruksi surat keputusan bersama (SKB) dua menteri mengarah kepada nominal Rp 68 miliar.
“Dana Covid-19 hampir Rp 68 miliar. Rp 47 miliar anggaran dari BTT (biaya tak terduga), kemudian Rp 20,5 miliar diambil dari belanja langsung,” beber Ketua Komisi II, Rustam HS, Selasa (23/6).
Progres penyerapan anggaran mulai masa tanggap hingga tatanan penormalan baru telah mencapai 68 persen. Jika dikalkulasi, maka hasilnya sebesar Rp 42,9 miliar. Dana itu digunakan untuk kesehatan. Seperti operasional Tim Gugus, dan membiayai perawatan pasien positif. Pun demikian dengan membayarkan jaringan sosial masyarakat (society safety net) seperti BLT tiga tahap dan subsidi pembayaran rekening air PDAM selama tiga bulan.
Menurutnya, memang harus ada simpanan jika terjadi kondisi buruk terkait pandemi ini. Maka sisa dana tak terduga sebesar Rp 100 miliar lebih. Kegunaan sisa anggaran itu untuk perbaikan ekonomi pasca-pandemi. Selain itu, dana dapat dikembalikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu. Terkhusus OPD yang penganggarannya terkena imbas rasionalisasi.
Diberitakan sebelumnya, pos anggaran ini sempat menjadi polemik. Pasalnya, dewan sempat menganggap pemerintah kurang transparan dalam penggunaan dana tersebut. Namun, setelah mendengar penjelasan TAPD Kota Bontang, yang dihadiri langsung Sekkot Bontang Aji Erlynawati, maka semua mulai klir. Selanjutnya, dewan, dalam hal ini Komisi II dan TAPD akan menggelar rapat lanjutan Senin (29/6) depan.
“Rencana rapat lagi. Teman-teman media nanti kami izinkan masuk (ikut rapat),” janji Rustam. (*/ak/rdh/k15/prokal.co)