BONTANG – Direktur Utama (Dirut) PT GMS, Kahar Kalam, mengancam akan menurunkan massa sebanyak 500 orang untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai tuntutan atas hak-hak mereka selaku pengusaha lokal.
“Masak alat dan manpower sudah dipakai tapi tidak dibayar. Untuk itu, kami mohon kepada PT Wika dan pihak-pihak terkait, DPRD, dan pemerintah agar bisa membantu memfasilitasi,” tutur bos PT GMS ini.
Sebelumnya, Kahar Kalam mengaku kecewa dengan PT Wijaya Karya (Wika) yang tidak menepati komitmennya membayar utang dalam pengerjaan pembangunan pabrik PT Kaltim Amoniak Nitrat.
Dijelaskan Kahar, bahwa dalam pengerjaan PT Kaltim Amoniak Nitrat tersebut PT Wika bekerja sama dengan PT GMS untuk menyuplai manpower dan rental alat scaffolding, serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal lainnya.
Namun dikatakan Kahar, PT Wika tidak konsisten dengan janjinya tempo hari, yang akan melakukan pembayaran di pertengahan Bulan Juli 2023.
“PT Wika akhir Bulan Juni telah melakukan komunikasi dengan pengusaha lokal Bontang yang diwakilkan oleh saya sebagai Dirut PT. GMS. Akan melakukan pembayaran pertengahan Bulan Juli 50 persen dan selanjutnya 50 persen di Bulan Agustus, namun sampai hari ini juga belum terealisasi pembayarannya. Tagihan awal sebesar Rp 6,1 miliar,” imbuhnya.
Menurut Kahar, PT Wika yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran tersebut. Bahkan, direksi PT Wika sudah dipanggil DPRD dan Pemkot, namun sayangnya PT Wika mangkir dari panggilan tersebut.
“Keputusan untuk menurunkan massa dalam aksi ini sebenarnya tidak kami inginkan, namun karena tidak ada jawaban pasti terkait pembayaran, maka kami terpaksa mengambil langkah ini,” ucapnya.
“Yang jelas jika tidak ada kepastian pembayaran sampai akhir bulan ini, maka antara tanggal 3 sampai tanggal 5 Agustus, kami akan menurunkan orang,” sambung Kahar.
Kahar juga menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan PT GMS ini adalah aksi damai. Mereka telah berkoordinasi dengan pihak keamanan, termasuk Kapolres dan Dandim 0908 Bontang, untuk memastikan kelancaran aksi tersebut.
“Saya juga meminta maaf kepada PT PKT, PT KNI, dan perusahaan lainnya yang mungkin akan terganggu akibat aksi demonstrasi yang akan kami lakukan,” tuturnya. (MK)
