SAMARINDA – APBD Perubahan Kalimantan Timur tahun 2033 diproyeksi akan mengalami penambahan yang signifikan. Tambahan pendapatan dari Dana Perimbangan direalisasikan tahun ini.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebutkan, APBD- P 2023 diestimasikan mencapai Rp19 triliun. Penambahan pendapatan berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit dan dana kompensasi emisi karbon.
DPRD Kaltim sendiri sebutnya, sedang menjadwalkan pembahasan perubahan APBD 2023 dengan target pengesahan Agustus 2023 ini.
“Estimasi Rp19 triliun, kita lagi atur waktu, sedang pembahasan. Target di Agustus disahkan, lebih cepat lebih baik. DBH Sawit, tambang (batubara) dan emisi karbon yang paling signifikan, sudah masuk tahun ini,” jelasnya kepada media ini belum lama ini.
Meski mendapat angin segar penambahan anggaran yang signifikan, besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada tahun 2022 lalu yakni sebesar Rp1,6 triliun, menjadi catatan DPRD Kaltim. Ia menyebut hal ini harus dibenahi agar tak terulang tahun 2023 ini.
Sebelumnya, penambahan APBD Perubahan 2023 ini sudah disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan, tambahan sebesar Rp 3 triliun pada APBD-P itu berasal dari dana perimbangan pusat yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit dan kompensasi Dana Emisi Karbon yang dijanjikan pemerintah pusat akan terealisasi pada tahun 2023.
“Masuknya DBH Kelapa Sawit dan beberapa tambahan lainnya maka insha allah pada 2023 nanti APBD-P Kaltim diperkirakan totalnya bisa mencapai Rp 20 triliun,” jelas mantan Legislator Senayan ini.
“Kalau dana kompensasi emisi karbon sebesar 120 Juta US Dollar tidak dibagi tiga dengan Kementerian Keuangan dan KLHK, Kaltim bisa lebih besar lagi APBD-nya. Karena Kaltim adalah satu-satunya provinsi yang mendapat kompensasi emisi karbon,” pungkasnya.(eky)
