BALIKPAPAN – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia menggelar Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Hotel Grand Senyiur Balikpapan pada Selasa (20/6/2023) pagi ini.
Forum ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait penegakan hukum dalam Pemilihan Umum di wilayah hukum Se-Provinsi Kalimantan.
Laporan kegiatan disampaikan oleh Dr. Sugeng Pumomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Sementara Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH., S.U., MIP., selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, membuka acara tersebut.
Dalam kesempatan ini, Prof. Mahfud MD menekankan pentingnya Sentra Gakkumdu bekerja secara profesional dengan berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dalam penegakan hukum pemilu.
“Penegakan hukum dalam pemilihan umum harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi. Kepentingan politik yang sarat harus ditangani secara profesional dan berdasarkan bukti yang kuat,” jelasnya.
Prof. Mahfud MD juga meminta ada kolaborasi dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi penegakan hukum terkait pemilihan umum.
Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga integritas demokrasi melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur. Melalui kerja sama erat antara lembaga-lembaga terkait, diharapkan penegakan hukum dalam pemilihan umum dapat ditingkatkan, sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang berkualitas.
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Bawaslu se-Kalimantan Timur, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Sebagai penghargaan atas kontribusi mereka dalam penegakan hukum di Pemilihan Umum, narasumber utama acara juga menerima plakat penghargaan.
Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu ini menjadi wadah penting untuk mengkoordinasikan upaya penegakan hukum dalam pemilihan umum. Dengan adanya forum ini, diharapkan upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait pemilihan umum dapat lebih efektif dan transparan. (MK)
