SAMARINDA – Harapan besar disematkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN) pada kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) GAPOPIN Kaltim-Kaltara periode 2023-2028. Dengan status segera menjadi pusat pemerintahan negara lewat Ibu Kota Negara (IKN), DPD GAPOPIN Kaltim ikut menjadi perpanjangan tangan langsung pengurus DPP GAPOPIN dalam proses koordinasi dengan kementerian terkait yang nantinya berkantor di IKN. Demikian disampaikan Ketua DPP GAPOPIN Soelianto Rusli pada sesi istirahat Musyawarah Daerah (Musda) DPD GAPOPIN Kaltim-Kaltara ke-II di Ballroom Harris Hotel Samarinda, Sabtu (29/5/2023).
“Kepengurusan DPD GAPOPIN Kaltim menjadi penting dan istimewa karena terposisi di IKN. Untuk itu, kesolidan dan kekompakan pengurus mutlak diperlukan,” katanya.
Ia juga memperingatkan agar susunan pengurus terpilih hanya terdiri dari mereka yang benar-benar mau bekerja keras untuk memajukan organisasi.
“Harus siap mendukung pergerakan ketua dalam memimpin GAPOPIN Kaltim menjadi lebih baik. Apalagi, frekuensi kunjungan DPP ke Kaltim juga akan lebih sering. Koordinasi langsung akan sering terjalin. Artinya, kepentingan DPP juga menjadi bagian dari perkembangan DPD GAPOPIN Kaltim,” jelasnya.
Berkaca pada kepengurusan sebelumnya, ia yakin GAPOPIN Kaltim akan mampu bergerak lebih baik di bawah koordinasi Syaifudin Alwi, yang baru saja terpilih secara aklamasi melalui Musda.
“Artinya, kepercayaan anggota kepada saudara ketua ini sudah bulat. Penetapan sebagai ketua diharapkan berbanding lurus dengan dukungan dan kinerja positif dalam periode kepengurusan,” harapnya.
Lebih jauh, ia juga menyebut pelaksanaan Musda di Kaltim sebagai Musda DPD GAPOPIN ke-19 secara nasional. Ini merupakan kelanjutan dari target pembentukan DPD se-Indonesia dalam masa kepengurusan DPP GAPOPIN 2022-2027.
“Target kita memang harus dibentuk di seluruh tanah air sesuai AD/ART DPP. Setelah Samarinda, DPD Sulawesi Selatan juga menyusul menggelar Musda,” paparnya.
Hal lain yang menjadi sorotannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan bisnis optik secara nasional. “Salah satunya, wajib memiliki tenaga optik profesional dengan latar belakang pendidikan formal optik. Inilah yang menjaga kualitas pada konsumen,” bebernya. (rs1)
