Catatan Rizal Effendi
MUSABAQAH Tilawatil Quran (MTQ) ke-44 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Balikpapan, Minggu (21/5) malam ditutup oleh Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Disaksikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kakanwil Kemenag Abdul Khaliq dan Wali Kota Rahmad Mas’ud, Hadi memukul beduk bertalu-talu tanda berakhirnya acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Wagub sempat bernyanyi bersama penyanyi lagu-lagu religius, Opick.
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah tampak bahagia sekali. Kukar kembali sebagai juara umum. Tidak tanggung-tanggung. Ini juara umum yang ke-6 kalinya berturut-turut. “Berkat pembinaan yang intensif di bawah kepemimpinan Pak Edi dan Pak Rendi (Bupati dan Wakil), qari dan qariah Kukar selalu tampil terbaik,” kata Sekda H Sunggono selaku ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kukar.
Wali Kota Rahmad Mas’ud yang berambisi merebut gelar juara umum terpaksa harus menerima kenyataan. Balikpapan hanya berada di urutan ke-5, di bawah Kukar, Bontang, Samarinda, dan Kutai Timur. Jauh panggang dari api. “Kita bertahan sebagai juara 5,” kata seorang anggota kafilah tuan rumah menghibur diri.
Meski dipuji Wagub soal penyelenggaraannya, toh Balikpapan sebagai tuan rumah dibuat tak enak hati. Tidak kurang 16 anggota kafilahnya yang tadinya dipatok merebut gelar juara diprotes habis-habisan oleh 9 daerah lainnya karena dianggap “membeli” dari daerah lain, sehingga akhirnya didiskualifikasi alias dicoret.
Kabarnya untuk menghibur ke-16 orang tersebut, dewan juri masih memperkenankan yang bersangkutan tampil, tapi tidak dinilai. Itupun masih sempat diprotes peserta lain karena dianggap mengganggu konsentrasi peserta resmi. “Ya kami tetap keberatan, mengganggu psikologis peserta lain,” kata Sunggono.
Ke-16 orang itu, menurut beberapa sumber, didatangkan dari Jawa, Sumbar, Kalsel dan Sulsel. Bahkan Papua. Mereka memang sempat meraih gelar juara di daerahnya masing-masing. Karena itu awalnya Balikpapan optimis bisa meraih dua sukses. Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.
Dari keterangan berbagai pihak, kehadiran ke-16 orang tersebut sebenarnya sudah sempat dipersoalkan dalam MTQ Tingkat Kota Balikpapan. Sebagian besar mereka “diselundupkan” menjadi peserta dari Balikpapan Barat. Tapi suara sumbang itu cepat diredam sehingga tidak berkembang.
Sebulan lalu ada suara dari qari daerah yang menyampaikan keluhannya lewat medsos. Capek-capek mempersiapkan diri, tahu-tahunya diganti dengan “qari impor.” Dia heran mengapa Pemkot dan LPTQ mengambil langkah seperti itu, tidak memaksimalkan pelatihan dan TC untuk qari dan qariah lokal.
Dari sebuah sumber menyebutkan ada 2 orang yang dinilai banyak terlibat dalam merancang tim kafilah Balikpapan yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Balikpapan Johan Marpaung dan Mustaqim, yang menjadi Sekretaris LPTQ.
Mereka berdua ini yang mengatur strategi kemenangan untuk mewujudkan hasrat dan tekad Wali Kota agar Balikpapan tampil sebagai juara umum. Di antaranya dengan membeli atau mendatangkan “pemain” dari daerah lain, yang sudah berpengalaman dan punya prestasi di daerahnya.
Sayangnya langkah ini tak berjalan mulus. Banyak pihak menyayangkan apa yang dilakukan Balikpapan. Urusan agama saja dibuat begini. Apalagi Kemenag adalah seorang hafidz, yang sudah tahu banyak seluk beluk urusan ke-MTQ-an.
Sembilan daerah di luar Balikpapan sempat mengancam memboikot pelaksanaan MTQ. “Jika terbukti ada KTP ganda, kami akan tuntut balik karena ini melanggar Undang-Undang,” kata Ridwan Tassa, ketua LPTQ Samarinda seperti diberitakan Kompas.com. Saya dikirimi video suasana rapat 9 daerah di luar Balikpapan yang berlangsung panas. Mereka sepakat mengancam boikot.
Akhirnya LPTQ Kaltim memutuskan mendiskualifikasi ke-16 peserta dari Balikpapan. “Kami tidak nyaman atas keputusan itu, ada guru ngaji sudah 2 tahun tinggal di Balikpapan dan punya bukti administratif otentik, kok ikut didiskualifikasi,” kata Zulkifli, andalan Pemkot Balikpapan dalam urusan klarifikasi berbagai hal. Dia Asisten 1 Bidang Tata Pemerintah dan ketua I Panpel MTQ ke-44.
Ketika saya hubungi, Johan Marpaung menegaskan apa yang dituduhkan ke Balikpapan tidak semuanya benar. Kafilah tuan rumah diakui ada diperkuat beberapa pemain dari luar terutama untuk mengisi nomor-nomor di mana tak ada peserta lokal. Tapi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya waktu mutasi harus di atas 6 bulan sampai satu tahun.
Dikatakannya, Balikpapan terpaksa harus menerima keputusan diskualifikasi karena menjaga agar penyelenggaraan MTQ tetap berjalan lancar. Soalnya 9 daerah lain mengancam akan melakukan aksi boikot. Tapi sekarang kami mengajukan permohonan kembali ke LPTQ Kaltim agar dilihat dengan jernih status sejumlah pemain dari Balikpapan, yang sebenarnya tidak melanggar ketentuan.
TIDAK NYAMAN
Gara-gara heboh soal MTQ, kinerja Kakan Kemenag Balikpapan Johan Marpaung jadi sorotan. Ada “orang dalam” yang bilang ada suasana tidak nyaman lagi di lingkungan internal. Kabarnya Kakanwil juga sudah tahu.
Johan Marpaung sudah dua tahun bertugas di Balikpapan. Ia dilantik 2 Maret 2021 menggantikan H Alfi Taufiq, yang memasuki masa pensiun. Saya masih sempat bertemu, dua bulan sebelum berakhir masa tugas saya sebagai wali kota.
Selain soal MTQ, Johan Marpaung sebelumnya juga disorot dengan beberapa langkah dan kebijakannya. Misalnya soal hubungan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Dia tampak menjaga jarak tidak seperti Kakan Kemenag sebelumnya.
Seorang pengurus FKUB menjelaskan, dulu FKUB dan Kakan Kemenag selalu bersama-sama. Misalnya urusan penanganan rekomendasi pendirian rumah ibadah. “Sekarang Kemenag mau jalan sendiri, tidak mau bersama-sama kita,” begitu katanya.
Kemenag juga sempat disorot urusan kebijakan penyetoran dana zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Balikpapan. Hampir 5 bulan dana zakat yang dikumpulkan Unit Penyetor Zakat (UPZ) Kemenag tidak disetorkan ke Baznas. Sampai-sampai Komisi IV DPRD Balikpapan ikut menyoroti dan akan memanggil Marpaung. Sebab hal itu tidak sejalan dengan surat edaran Kemenag sendiri, yang meminta agar semua instansi menyerahkan zakatnya ke Baznas.
Belakangan Johan Marpaung mengeluarkan bantahan. “Apa yang disampaikan di berita itu, sebagian tidak benar. Hubungan Kantor Kementerian Agama dengan Baznas baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang dilanggar dengan regulasi yang ada,” katanya kepada Balikpapan.prokal.co.
Satu lagi yang sempat menjadi sorotan soal adanya “kewajiban” menyiapkan 20 nasi kotak bagi setiap warga yang ingin melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). “Nikah di KUA Gratis, Tapi Wajib Bawa 20 Nasi Kotak, Minimal Ayam Bakar,” begitu postingan Lintas Balikpapan.
Johan Marpaung menilai postingan itu menimbulkan keresahan dan persepsi negatif masyarakat. Ia membantah tudingan tersebut. “Sudah kami panggil medianya, yang bersangkutan telah menyampaikan permintaan maaf,” ujar Johan bersama Asosiasi Penghulu Republik Indonesia kepada wartawan.
Banyak yang bertanya kenapa Johan Marpaung begitu ketat selalu menempel Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM)? Bahkan ada yang bilang, dia sempat minta duduk di samping Wali Kota dalam acara. Sejauh ini belum diketahui pasti. Tapi ada yang menduga-duga, jangan-jangan Marpaung mencari peluang untuk bisa mendampingi RM dalam Pilkada 2024. “Sepertinya dia mengincar kursi wakil wali kota,” kata seorang warga. Nah, yang begini, saya belum tahu. Saya lupa juga bertanya kepada yang bersangkutan. (*)
