TANJUNG REDEB – Jajaran DPRD Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai tindak lanjut pengelolaan air bersih PDAM Kampung Tabalar Ulu, Selasa (23/5/2023).
Setelah unit intake sarana air bersih di Kampung Tabalar Ulu rampung pada 2018 lalu, ditemui kendala yang cukup berat. Yakni bendungan jebol. Akan tetapi, tahun 2020 kembali dilakukan perbaikan, dengan anggaran sekisar Rp 4 miliar.
Permasalahan saat ini adalah, bendungan yang memakan anggaran miliaran rupiah itu tidak dapat berfungsi. Sehingga, masyarakat Kampung Tabalar Ulu tidak dapat menikmati fasilitas air bersih dengan baik.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai selaku pimpinan sidang menuturkan, permasalahan tersebut harus segera dicarikan solusinya. Sehingga, Dinas PUPR dengan pihak Perumda Batiwakkal harus turun ke lokasi yang dimaksud masyarakat Kampung Tabalar Ulu.
“Permasalahan ini sudah cukup lama, jadi saya minta pihak terkait dapat segera turun ke lapangan agar segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Dikatanya, secara profesional pengelolaan sarana air bersih di Kampung Tabalar Ulu diserahkan ke Perumda Air Minum Batiwakkal dan pembiayaan disuport dari pemerintah, namum hal tersebut terkendala sebab kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan perawatan.
Sehingga dirinya meminta kepada pihak terkait untuk tidak hanya mencari profit saja, namun juga harus mengutamakan faktor sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Karena Perumda ini dibiayai oleh APBD murni, tidak ada bisnis dan Perumda Air Minum murni disubsidi oleh APBD,” jelasnya.
Selain itu, pihak Dinas PUPR juga telah berkomitmen untuk menggeser bila ada anggaran murni di tahun 2023 untuk memprioritaskan permasalahan yang terjadi di Kampung Tabalar Ulu.
Sebab menurut Rifai, pengalokasian anggaran sangat penting dan perlu melihat mana yang menjadi prioritas pertama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kita upayakan untuk di anggaran perubahan tahun ini, karena kalau menunggu anggaran murni itu cukup lama, tahun depan baru bisa tuntas,” pungkasnya. (dez/adv)
