PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser sampai saat ini terus melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok desa yang direncanakan dengan membenahi 33 ruas jalan di 2023.
Kendati begitu, menurut Wakil Bupati Paser, Syarifah Masitah Assegaf, jika hanya mengandalkan keuangan daerah tentu saja tidak cukup. Sehingga diperlukan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Paser.
Upaya itu turut dilakukan dengan menjumpai Anggota Komisi III DPR RI, Rudy Mas’ud, untuk berkonsultasi agar Pemkab Paser menerima bantuan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Paser, di Jakarta, Kamis (11/5/2023) lalu.
Masitah Assegaf mengatakan, sebagai daerah penyangga atau mitra Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nantinya, tentu harus dapat mempersiapkan serta melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor yang menjadi prioritas.
“Kami berdiskusi dan meminta bantuan kepada anggota DPR RI asal Kaltim agar ke depan Kabupaten Paser bisa lebih maksimal lagi mendapatkan dana-dana dari pusat terutama untuk membenahi infrastruktur jalan di Paser,” kata Masitah, saat dihubungi Jumat (12/5/2023).
Menurut Masitah, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi, terutama untuk mendukung produktivitas.
Selain itu, perlu mendorong pertumbuhan kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, dan kawasan pertanian yang merupakan potensi daerah. Termasuk dalam rencana tersebut adalah menyediakan anggaran untuk melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan.
“Kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung transportasi penghubung kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah pedesaan,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, Rudy meminta agar Pemkab Paser mengoptimalkan peran perangkat daerah untuk mempersiapkan data dan kelengkapan teknis lainnya agar anggaran dari pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Misalnya, untuk mendapatkan DAK yang lebih besar, itu tentunya tergantung pada kesiapan perangkat daerah, seperti data teknis dan kesiapan teknis lainnya,” kata Masitah.
Masitah menambahkan, selain masalah infrastruktur, mereka juga membahas skala prioritas Pemkab Paser dan berharap agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. “Kami berharharap anggaran dari pusat dapat tersentralisasi dan dialokasikan ke Paser untuk pembenahan infrastruktur,” harapnya. (bs)
