TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut-turut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.
Atas pencapaian itu, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengaku sangat mengapresiasi. Apalagi prestasi tersebut merupakan upaya sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Pencapaian predikat WTP sebanyak enam kali berturut-turut ini merupakan suatu hal yang patut diapresiasi,” ungkapnya, Jumat (12/5/2023).
Dirinya mengatakan, atas raihan predikat tersebut Pemkab Berau harus tetap menjaga kebersamaan dan sinergi dengan seluruh pihak dalam membangun Bumi Batiwakkal.
“Tata kelola keuangan daerah juga harus ditingkatkan, sehingga daya serap anggaran lebih baik. Sehingga, dapat memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Madri menyebut jangan terlalu cepat merasa puas atas raihan predikat itu. Diungkapkannya, masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Seperti serapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal.
“Karena jika penyerapan anggaran belum maksimal, akan menimbulkan Silpa,” bebernya.
Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini menjelaskan, dalam menentukan program harus diterapkan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dengan begitu, kata Madri, segala program harus direncanakan dengan baik, tentu harus sesuai skala prioritas.
“Saya harap ke depannya jangan ada kampung yang tidak tersentuh atau terkesan tidak diperhatikan. Jika di setiap kampung pembangunannya maksimal, saya nilai dapat menekan terjadinya Silpa,” imbuhnya.
Dia menegaskan, jangan sampai ada hal yang seharusnya belum menjadi prioritas tetapi diprogramkan. Misalnya, ada infrastruktur yang masih bagus namun dianggarkan untuk peningkatan.
“Apalagi jika ada aspal yang masih bagus, tapi diaspal lagi. Tentu ini sangat disayangkan, padahal masih ada kampung yang benar-benar membutuhkan pengaspalan,” ujarnya.
Madri Pani berharap kepada pemerintah daerah agar mengerjakan program dari kampung yang masuk ke dalam skala prioritas. “Semoga ini menjadi evaluasi kinerja pemerintah baik legislatif maupun eksekutif,” pungkasnya. (dez/adv)
