BONTANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kota Bontang pada Kamis (11/5/2023) bertempat di auditorium 3 Dimensi.
Ketua KPU Kota Bontang, Erwin, mengatakan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka DPSHP dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Ia menambahkan rapat pleno DPSHP saat dilaksanakan masih dalam daftar awal di tingkat Kota. “Ada lagi DPSHP pada bagian akhir yang juga akan ditetapkan DPT nantinya,” kata Erwin, Kamis (11/5/2023).
Erwin melanjutkan bahwa dari pelaksanaan rekapitulasi, terdapat pengurangan dari DPS rapat pleno sebelumnya dengan DPSHP dikarenakan ada beberapa yang tidak memenuhi syarat.
Jumlah DPSHP dari 15 kelurahan di Kota Bontang sebanyak 131.758 DPSHP yang telah diplenokan.
“Memang ada pergerakan data dari DPS ke DPSHP. Ada yang TMS, ada yang sudah beralih status TNI-Polri, ada yang meninggal, dan pindah domisili (pindah identitas), itulah penyebabnya,” jelas Erwin.
Sementara Wali Kota Bontang, Basri Rase, mengatakan bahwa sebagai warga negara, hak konstitusi warga negara adalah mendukung penyelenggaraan KPU.
Selain itu, Basri mengatakan PPK memberikan masukan kepada pelaksanaan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). KPU berkomitmen dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Apabila KPU mengumumkan daftar pemilih, itu berarti KPU terbuka dalam pelaksanaan Pemilu dan berintegritas,” kata Basri.
Basri juga menekankan bahwa KPU bertanggung jawab terhadap daftar pemilih hasil akhir KPU dari hasil yang disampaikan. “Sebagai warga negara, kita harus mendukung pemilihan dan ikut serta dalam kontestan Pemilu,” kata Basri.
Sementara itu, komisioner Bawaslu Kota Bontang, Nasrullah, meminta data pengurangan DPS secara detail beserta penyebabnya. Ia memerhatikan adanya pengurangan di setiap kelurahan. “Kami meminta data detail dari PPK yang mengalami pengurangan daftar pemilih,” kata Nasrullah. (yah)
