BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang telah berani menghentikan sementara proyek jaringan gas Senipah-Balikpapan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Penghentian sementara proyek tersebut dilakukan karena telah merusak sejumlah jalan dan banyak masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut, terutama di kawasan Jalan Soekarno Hatta, Balikpapan Utara.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabarudin Panrecalle mengatakan bahwa pekerjaan tersebut telah menyebabkan sejumlah titik jalanan menjadi rusak, bahkan beberapa rumah warga pun mengalami kerusakan.
“Di sini, kita ingin menagih komitmen antara Pemerintah Kota dan Pertamina. Ini adalah persoalan yang perlu kita gali. Jika mereka harus mengganti jalanan di sana, maka banyak aspek dari kinerja kontraktor yang tidak benar atau dari Pertamina yang membiarkan,” ujarnya pada Rabu (10/5/2023).
Lebih lanjut, Sabaruddin menjelaskan bahwa langkah yang diambil Pemkot Balikpapan dalam menghentikan proyek tersebut sangatlah tepat, namun terlambat.
“Kebiasaan kita dari dulu hingga sekarang, ketika tidak diributkan, tidak ada tindakan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi PGN, tapi hampir semua kegiatan di Kota Balikpapan, kalau tidak diributkan, tidak ada tindakan,” jelasnya.
Sabaruddin menambahkan bahwa Pemkot Balikpapan seharusnya siap sedia sebelum terjadi masalah agar ada pencegahan dan langkah-langkah konkret, sehingga persoalan yang terjadi di dalam kota tidak berlarut-larut.
Menurutnya, ketika Pemkot melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Pertamina, DPRD tidak dilibatkan. Tetapi, ketika fakta di lapangan terjadi, peristiwa tersebut semakin mengemuka, dan masyarakat ramai-ramai melaporkan masalah tersebut ke gedung parlemen.
“Tidak ada pencegahan dan tidak ada langkah konkret yang diciptakan oleh mereka untuk mengatasi permasalahan ini. Kami tidak mengerti pola strategi di Pemerintahan ini. Apakah mereka hanya bermain-main saja?” tegasnya.
“Kami hanya ingin menagih apa komitmennya antara Pertamina dengan Pemkot. Dan inilah yang perlu digali persoalannya. Apakah Pertamina akan mengganti kerusakan jalan di daerah tersebut,” tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)
