PASER – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perda Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser ke Bankaltimtara mulai dibahas.
Pembahasan tersebut dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Paser dan Bankaltimtara.
Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Paser, Hamransyah, menyebut bahwa RDP tersebut merupakan pertemuan pertama yang dimaksudkan untuk memulai pembahasan Raperda agar dapat disahkan sebagai Perda, terutama untuk mempelajari keuntungan investasi.
“Ini baru tahap pertama kami bertemu dengan OPD terkait, termasuk Bankaltimtara sebagai pihak yang akan menerima penambahan penyertaan modal. Jadi, ini masih tahap awal,” kata Politisi Gerindra tersebut, pada Senin (8/5/2023).
Meskipun penambahan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini sudah dilakukan setiap tahunnya, DPRD Kabupaten Paser meminta dilakukan kajian investasi terkait penambahan penyertaan modal tersebut.
“Karena ini merupakan Perda penyertaan modal, maka kajian investasi adalah hal yang wajib dilakukan, ini yang kami tunggu,” tambahnya.
Hamransyah juga menambahkan bahwa Bupati Paser, Fahmi Fadli, telah memberikan Surat Keputusan kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan kajian investasi. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan pada naskah akademik penyertaan modal, hanya nilai investasi yang berubah.
“Karena pemerintah memang perlu menambah investasi itu untuk meningkatkan keuntungan, karena keuntungan tersebut juga berpengaruh pada dividen,” jelasnya.
Dengan faktor tersebut, kata Hamransyah, menambah investasi telah menjadi suatu kewajiban. “Jadi, di sana ada buku satu, buku dua, dan kami berada di buku dua dengan pemodal satu hingga lima triliun,” ungkapnya. (bs)
