SAMARINDA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dalam masa kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi memasuki tahun terakhir. Selanjutnya, Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi telah berkomitmen untuk menuntaskan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan.
Tercatat ada 42 paket kegiatan yang menjadi perhatian khusus tahun ini. Dari 42 paket, terdapat enam organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), RSUD AWS, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Kesehatan.
“Saya harapkan OPD yang mendapat perhatian khusus ini dapat fokus dalam pelaksanaan kegiatannya. Sehingga, apa yang direncanakan dan diprogramkan betul-betul terlaksana,” tegas Gubernur Isran Noor baru-baru ini.
Puluhan paket kegiatan ini sangat diharapkan masyarakat dapat terealisasi segera. Artinya, hasilnya nanti memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Contohnya, dari Dinas Kesehatan, diharapkan mendukung percepatan penanganan dan pencegahan stunting di Benua Etam Kaltim. Kemudian, Dinas PUPR khususnya di bidang Perumahan dan Permukiman agar menuntaskan rumah layak huni.
“Saya harap semua fokus dan semoga sebelum akhir tahun anggaran dapat selesai,” pesannya.
Kepala Biro Adbang Setda Provinsi Kaltim, H. Irhamsyah, menjelaskan bahwa 42 paket kegiatan tersebut menjadi perhatian khusus Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi agar bisa dilaksanakan sesuai target, sehingga akhir RPJMD 2023 ini tuntas semuanya.
“Kurang lebih Rp1,161 triliun pagu alokasi yang disiapkan untuk 42 paket tersebut,” sebutnya.
Dia menjelaskan bahwa 42 paket kegiatan yang menjadi perhatian khusus terdiri dari 36 paket di Dinas PUPR Kaltim dengan alokasi sesuai pagu sebesar Rp899,34 miliar dengan perlu pemantauan pada 9 paket dan perhatian pada 27 paket. Satu paket RSUD AWS dengan pagu sebesar Rp105,96 miliar perlu pemantauan. Satu paket Dinas Kehutanan dengan pagu Rp42,35 miliar perlu pemantauan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan pagu Rp2,74 miliar perlu perhatian.
Tiga paket dari Dinas ESDM senilai Rp107,37 miliar memerlukan pemantauan untuk dua paket, dan satu paket memerlukan perhatian. Terakhir, satu paket dari Dinas Kesehatan Kaltim senilai Rp3,71 miliar memerlukan perhatian. “Semua hal ini perlu diperhatikan dan dipantau agar dapat segera direalisasikan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya. (adpim/adv/diskominfokaltim)
