PPU – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor mendesak keterlibatan perempuan dalam kancah politik 2024. Pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Parlemen Benuo Taka diyakini bisa membawa pembaharuan di daerah.
Sejauh ini, hak politik perempuan belum menjadi isu yang menarik untuk dilirik menjelang Pemilu 2024. Padahal, hak-hak politik perempuan merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 2/2008 tentang Partai Politik (Parpol).
Syahrudin menyebutkan, besaran 30 persen keterwakilan perempuan akan memberikan ruang dan peluang bagi aspirasi perempuan untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, keterlibatan langsung dalam kontestasi pemilu mendatang diharapkan.
“Sampai saat ini, keterwakilan perempuan di DPRD PPU masih jauh dari kata minim. Sehingga perlu evaluasi bersama mengenai faktor penyebabnya,” ucapnya, Kamis (13/4/2023).
Pada periode 2019-2024, 25 kursi legislatif diisi oleh 24 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam pembahasan regulasi dan pengawasan dinilai minim dinamika politik yang berkaitan dengan isu perempuan.
Oleh karena itu, diperlukan dorongan untuk memberikan pengakuan terhadap kaum perempuan yang mau berpartisipasi. Misalnya, pengaderan perempuan dalam tiap parpol harus ditingkatkan.
“Dorongan memang perlu, namun partai politik yang memiliki kader perempuan harus ikutsertakan mereka dan berani tampil,” sebutnya.
Di sisi lain, Syahrudin menyadari ada banyak kendala bagi perempuan yang ingin masuk ke dalam parpol. Setidaknya, mereka kerap menghadapi tekanan domestik, seperti dukungan keluarga, suami, hingga anak-anak. Belum lagi stigma soal urusan politik yang memiliki konsekuensi besar, membutuhkan intelektual dan keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan partai politik.
“Tidak heran, ketika perempuan ingin masuk partai politik, mereka akan berpikir tiga kali,” tandasnya.
Apa pun itu, Syahruddin tetap berharap perempuan bisa terlibat lebih banyak dalam Pemilu 2024 mendatang, hingga duduk di kursi legislatif. Dengan peluang keterlibatan 30 persen itu, maka berbagai pandangan pembangunan dari perspektif bersumberkan suara-suara perempuan bisa lebih terwakilkan. Dengan begitu, amanat yang dijangkarkan tentang kesadaran kolektif akan pentingnya penghapusan ketidakadilan jender dalam setiap ruang politik dapat tercapai.
“Saya harap dengan peluang keterlibatan 30 persen ini dapat tercapai. Serta bisa mendapatkan kursi di legislatif,” tutupnya. (NRD)
