SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi, membuka Pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Stunting dengan Pemangku Kebijakan di Crystall Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Kamis, 13 April 2023.
Pertemuan sekaligus Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim Tahun 2023 digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, menghadirkan narasumber pejabat KSP Dr. Brian Sri Prahastuti, Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kominfo.
Selaku Ketua TPPS Kaltim, Wagub Hadi Mulyadi mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) agar fokus pada setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan sensitif secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor hingga ke tingkat desa.
“Saya optimis Kaltim mampu menurunkan angka stunting. Terpenting, gaya dan pola hidup sehat harus terus dibangun di masyarakat,” tegasnya.
Misalnya, lanjutnya, pola makan sehat dan tidak mahal, cukup mengoptimalkan potensi di sekitar, seperti sayuran, lauk pauk, dan cukup memenuhi unsur B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman).
“Jangan berpikir makanan mahal dan instan itu bagus untuk tubuh kita. Tapi penting untuk memperhatikan pola makan B2SA dan rajin berolahraga,” ungkapnya.
Diakuinya, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama TPPS fokus pada tiga kelompok sasaran, yaitu remaja putri (pra nikah), ibu hamil, dan balita (usia 1.000 hari pertama kehidupan).
“Nah, tiga kelompok sasaran ini yang rentan memunculkan stunting, terlebih ketika pola konsumsi yang tidak sehat,” jelasnya.
Mulai saat ini, orang nomor dua Benua Etam ini pun meminta TPPS tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota lebih fokus pada upaya-upaya intervensi dan edukasi kepada masyarakat.
“Semua terlibat dan bergerak secara masif serta melakukan intervensi pada tiga kelompok sasaran yang sudah menjadi target pencegahan dan penurunan stunting,” harapnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Dr. Sunarto, menegaskan pihaknya bersama TPPS dan stakeholder terus melakukan intervensi, baik secara spesifik maupun sensitif.
“Intervensi kami menggunakan bantuan dari Baznas senilai lebih dari Rp1 miliar, serta kebijakan daerah agar seluruh pimpinan perangkat daerah menjadi orang tua asuh bagi anak yang mengalami stunting, dan bantuan dari sektor swasta dan CSR,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa intervensi akan dipetakan agar target 12,83 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.
“Target kami adalah angka stunting di Kaltim mencapai 12,83 persen, atau lebih rendah dari angka nasional sekitar 14 persen,” katanya.
Tampak hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni secara online, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, TP PKK, Baznas, Kepala KB kabupaten dan kota se-Kaltim, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. (adpim/adv/diskominfokaltim)
