TANJUNG REDEB – Mengenai tempat berjualannya para Pedagang Kaki Lima (PKL), Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya menyebut perlu adanya kebijakan yang tidak memberatkan para PKL maupun pemerintah daerah.
Dia menuturkan, jika persoalan tempat itu dikaitkan dengan aturan, maka tidak akan ada solusi yang ditemukan. Sebab, kata Wendy, yang dibutuhkan adalah kebijakan.
“Jadi akan ada rapat lagi, mengenai tempat berdagang para PKL,” ungkapnya, Minggu (9/4/2023).
Wendy mengaku permasalahan yang dialami para PKL cukup sulit. Terlebih di satu sisi mempermasalahkan soal pendapatan dan sisi lain bagaimana ada kebijakan yang tidak terlalu berdampak kepada aturan yang mendasar.
“Sekarang ini para PKL berjualan di lokasi eks KPU. Kalau ada pembeli datang, itu tidak boleh parkir di jalan, karena mekang aturan kalau di depan Polres dilarang parkir,” terangnya.
“Mungkin mereka (PKL, red.) merasa tidak enak kalau terus-terusan ditegur, makanya mereka meminta adanya lokasi jualan yang lain,” sambungnya.
Kendati begitu, dibeberkan Politikus NasDem ini para PKL memohon tempat berjualan sementara, agar mereka perlahan-lahan dapat mandiri. Baik menyewa ke pihak swasta maupun secara orang per orang.
“Semua ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau menyewa ke swasta, tentu lebih mahal daripada membayar retribusi daerah,” tandasnya. (dez/adv)
