TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih menyatakan bahwa listrik di Bumi Batiwakkal tidak akan padam lagi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Berau, Madri Pani berharap Bupati tidak ingkar terhadap pernyataannya. Mengingat, ada tambahan daya cadangan dari mesin yang didatangkan oleh PLN UP3 Berau.
Dikatakannya, jika pernyataan yang diucapkan oleh seorang kepala daerah tidak sesuai dengan kenyataan, maka hal tersebut akan berbahaya. Bahkan, dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.
“Apa yang diungkapkan oleh seorang pemimpin, harus dipertanggungjawabkan. Saya melihat, Bupati memastikan tidak akan ada pemadaman lagi. Saya berharap itu bukan hanya untuk menenangkan masyarakat saja, tetapi benar-benar fakta,” ungkapnya, pada Selasa (4/4/2023).
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa masyarakat sudah bosan dengan janji-janji politik yang diberikan. Saat ini, menurutnya, masyarakat hanya menginginkan realisasi dari apa yang dijanjikan.
“Jangan sampai masalah listrik ini seperti Jembatan Sambaliung, yang sudah dijanjikan banyak hal namun belum terealisasi hingga saat ini. Jangan sampai korban dari kegagalan ini adalah masyarakat, kita harus berbicara sesuai kenyataan,” jelasnya.
Politikus dari partai NasDem ini menegaskan bahwa mesin cadangan tersebut seharusnya menambah kinerja PLN. Jangan sampai terlalu bergantung pada mesin cadangan saja, termasuk juga Pemerintah Kabupaten Berau. Hal ini dikarenakan masih ada MoU antara PLN Berau dan PLTU Lati yang belum dipenuhi, yang seharusnya telah dilaksanakan sejak Januari 2023 lalu.
“Sejauh yang saya tahu, MoU tersebut belum dilaksanakan, padahal masa kontraknya sudah berakhir pada bulan Januari lalu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala PLN UP3 Berau M Harryadi Poel mengungkapkan bahwa dirinya tidak dapat memastikan bahwa tidak akan ada pemadaman listrik. Hal ini disebabkan karena mesin cadangan hanya dapat membackup satu mesin pembangkit jika terjadi kerusakan.
“Saat ini, jika hanya satu unit mesin pembangkit yang bermasalah maka masih bisa di-backup. Tetapi jika terdapat lebih dari satu mesin yang rusak, maka sulit untuk dibackup,” jelasnya.
Harryadi menambahkan bahwa pinjaman mesin tersebut tidak memiliki batas waktu, karena digunakan hingga daya terpenuhi. Selain itu, Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN dan PLTU masih dalam proses perpanjangan hingga Mei 2023 mendatang.
“Benar, MoU belum berjalan pada kontrak yang baru. Masih kontrak lama, dengan harga yang sama juga,” jelasnya.
Namun demikian, Harryadi menjelaskan bahwa PLTU Lati meminta kenaikan tarif Rp/kWh dikarenakan bahan baku batu bara yang sebelumnya diperoleh dari Tambang Berau Coal yang memberikan royalti. Namun, sejak Januari 2023, mereka harus membeli batu bara dengan harga royalti.
“Sehingga, PLTU Lati lebih fokus menjual ke tambang pelanggan mereka (Wilus) daripada memasok ke sistem PLN. Namun, kami akan berupaya agar permasalahan ini dapat diselesaikan pada bulan Mei,” tambahnya. (dez/adv)
