PASER – Meski mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,09 persen, namun DPRD tetap menyoroti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada 2022 lalu. Pasalnya, persentase itu mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan 2021 sebesar 5,39 persen.
Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 di Hotel Kyriad Sadurengas.
“Serta merupakan pertumbuhan terendah kedua dari seluruh kabupaten kota di Kaltim,” kata Hendra Wahyudi, Kamis (30/3/2023).
Berdasarkan persentase itu, ia meminta menjadi perhatian semua pihak untuk lebih meningkatkan lagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser di seluruh lapangan usaha. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Perlu juga kita pikirkan bersama untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan terhadap sektor ekstraktif,” sambungnya.
Sorotan lain dari DPRD yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia membeberkan jika Kabupaten Paser menempati urutan keenam dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur,
“IPM pada 2022 sebesar 73,44 persen. Nilai ini dibawah IPM Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 77,44 persen,” sebutnya.
Dengan kondisi itu katanya menggambarkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Paser masih relatif rendah. “Sebagian masyarakat kita belum dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan,” jelasnya.
Sementara, persentase penduduk miskin di Kabupaten Paser pada 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 9,73 persen.
Dikatakan Hendra menunjukkan bahwa sesungguhnya kesejahteraan sebagian penduduk Kabupaten Paser masih relatif rendah. Ia menekankan perlu melakukan upaya penurunan angka kemiskinan ini secara serius.
“khususnya melalui program-program yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Paser pada 2022 sebesar 4,88 persen. Mengalami penurunan dibandingkan angka 2021, yaitu 5,70 persen.
“Ini harus ada langkah-langkah strategis melalui program dan kegiatan yang mampu menstimulus terbukanya lapangan kerja baru bagi angkatan kerja,” pungkas Hendra. (adv/bs)
