SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, mengakui bahwa stunting dan kemiskinan masih menjadi masalah serius di Provinsi Kaltim. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memberikan perhatian serius guna mengentaskan masalah tersebut.
Menurutnya, diperlukan kerjasama dari semua pihak di setiap lini untuk ikut mengatasi masalah stunting dan kemiskinan. “Ini adalah tugas kita bersama untuk mengurangi atau menurunkan angka stunting dan kemiskinan,” jelasnya belum lama ini.
Isran mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kaltim mencapai 6,44 persen atau naik 0,13 persen dalam dua tahun terakhir akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, angka tersebut masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 9,54 persen. “Ini berarti bahwa upaya keras kami di daerah memberikan dampak terhadap taraf hidup masyarakat,” ungkapnya.
Terhadap angka stunting di Kaltim, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan, terjadi kenaikan sekitar 1,1 persen menjadi 23,9 persen pada tahun 2022 dari 22,8 persen pada tahun 2021. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan survei sendiri guna lebih memvalidasi angka stunting tersebut di Bumi Etam.
“Kami tidak meragukan hasil survei tersebut, namun kami ingin mengevaluasi ulang dengan melakukan survei by name by address hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” tegasnya.
“Yang pasti, stunting juga merupakan masalah kemiskinan yang harus ditangani secara bersama-sama dan lintas sektor,” tutur Isran.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, DR. dr. Jaya Mualimin menjelaskan pada tahun 2022, Provinsi Kaltim mengalami peningkatan prevalensi stunting sebesar 1,1 persen dari 22,8 persen tahun 2021 menjadi 23,9 persen. Kenaikan itu disumbang lima daerah, yakni Kutai Barat, Samarinda, Balikpapan, Paser dan Kutai Kartanegara.
“Lima kabupaten dan kota itu prioritas penurun stunting, karena mengalami peningkatan prevalensi dari tahun sebelumnya,” kata Jaya Mualimin dikutip dalam materi paparannya pada Rakerda BKKBN Kaltim tetkait program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting Kaltim tahun 2023.
Dengan kondisi ini, lanjut Jaya Mualimin, perlu kerjasama yang solid antar perangkat daerah agar bisa menurunkan prevalensi balita stunting 4,95 persen setiap tahunnya. “Tentunya agar target nasional 14 persen bisa tercapai,” ujarnya.
`Jaya Mualimin menambahkan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam percepatan penurunan stunting di Kaltim. Diantaranya tim percepatan penurunan stunting belum berjalan maksimal. Kemudian, pada indikator intervensi spesifik terdapat sejumlah masalah utama yang belum teratasi dilihat dari capaian indikator yang masih rendah. (eky/adv)