TENGGARONG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara (Kesbangpol Kukar), menggelar rapat Forum Perangkat Daerah. Mengundang sejumlah instansi terkait, di antaranya TNI-Polri, KPU Kukar, Bawaslu Kukar, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan beberapa instansi terkait lainnya yang menjadi mitra, Selasa (21/3/2023).
Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah ini lebih kepada sinkronisasi program kegiatan Kesbangpol Kukar sendiri, dengan instansi terkait. “Kegiatan hari ini mendapat masukan dari mitra kami, sehingga bisa memperbaiki Renja (rencana kerja) di tahun 2024. Kami berupaya untuk melakukan transparansi terhadap mitra,” ujar Rinda.
Terkait masalah Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang serentak berjalan pada 2024 nanti, dengan selisih perbedaan beberapa bulan saja. Kemungkinan yang timbul setelah adanya koordinasi ini, adanya potensi penambahan anggaran. Di antaranya berkaitan peningkatan kualitas demokrasi dengan berkoordinasi bersama KPU dan Bawaslu. Sementara masalah keamanan dan kondusifitas berkoordinasi dengan TNI/Polri.
“Kebetulan pembahasan tadi lebih banyak terkait dana hibah, baik pengamanan maupun penyelenggara,” lanjut Rinda.
Terkait identifikasi dan penanganan konflik, pun sudah dilakukan pemetaan bersama. Paling penting terkait Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Namun yang diakui mereka menjadi kendala untuk diakses, terkait jumlah suku di Kukar. Sangat perlu, lantaran suku lebih mencerminkan kultur, budaya dan pendekatannya seperti apa ketika memang terjadi konflik.
“Tidak mungkin kita menyelesaikan masalah tanpa data. Data ini memudahkan kita melakukan intervensi. Kalau berbicara potensi konflik, kita butuh data ini,” tutupnya. (adv/afi)
