PPU – Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) masih menyoroti soal kenaikan tarif dasar air bersih Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka. Komisi II mendorong Pemkab PPU mengurai permasalahan yang dihadapi warga Benuo Taka.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Syarifuddin HR menyebutkan pihaknya banyak mendapatkan keluhan masyarakat. Menurutnya, naiknya tarif dasar pelayanan air bersih itu kurang komunikatif. “Karena sosialisasi kepada masyarakat tidak berjalan lancar,” sebutnya.
Hal ini mengakibatkan tak sedikit masyarakat yang terkejut dengan perubahan tersebut. “Saya melihat ada banyak masyarakat yang mengeluhkan kenaikan tarif ini. Bahkan kenaikannya bisa mencapai 200 persen,” ujarnya, Kamis (16/3/2023).
Adapun aspirasi masyarakat soal kenaikan tarif air bersih telah disampaikan kepada Pemkab PPU. Ia meminta Pemkab PPU untuk dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat ini.
“Kebijakan ini bagian dari instruksi pemerintah provinsi. Memang untuk Kalimantan Timur, tarif air bersih di PPU ini yang paling murah. Tapi harusnya ada pertimbangan lagi,” ungkapnya.
Syarifuddin mengatakan salah satu hal yang dapat menjadi solusi bersama kenaikan tarif ialah perlunya diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat alasan mendasar perlunya perubahan tarif ideal.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Syarifuddin HR. (Robbi/MediaKaltimGroup)
“Memang di PPU ini, air tidak mengalir sampai jauh. Artinya kami rata-rata menggunakan alat tambahan berupa (mesin) penyedot. Yang kami harapkan, Perumda bisa meningkatkan pelayanannya. Sehingga warga tidak perlu lagi penyedot itu,” bebernya.
Lebih lanjut, masalah yang berkepanjangan ini akhirnya dapat membuat masyarakat tidak hanya dibebankan tarif air bersih saja. Namun juga dibebani tagihan listrik, lantaran penggunaan mesin pompa juga memerlukan data stroom.
“Kami butuh pelayanan yang lebih baik. Misalnya terkait mutu air yang dialirkan. Kemudian, apakah begitu membuka keran, airnya langsung mengalir. Itu harus ada solusinya,” tutupnya. (ADV/SBK)
