BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) mengadakan forum jasa konstruksi Kota Bontang dan sosialisasi e-katalog di Gedung Auditorium 3 Dimensi, Selasa (14/3/23).
Kepala Dinas PUPR, Usman mewakili Wali Kota Bontang menjelaskan, instruksi jasa konstruksi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia, karena mampu menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk itu, regulasi harus diatur sebaik mungkin demi tercapainya kesejahteraan jasa konstruksi yang baik dan berdaya saing. Untuk menghasilkan kontruksi yang berkualitas.
Dalam UU no. 3 tahun 2022 tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditetapkan, sehingga pemerintah ditantang dalam pembangunan infrastruktur yang semakin gencar dalam rangka percepatan pembangunan IKN.
Disampaikan pula, dalam pembangunan IKN tahun 2023 ini akan menampung 150 sampai 200 ribu pekerja di lapangan. Namun dalam mendukung pembangunannya nanti, belum diimbangi jumlah tenaga kerja konstruksi yang sudah bersertifikat.
Setiap kegiatan bidang jasa konstruksi di Kalimantan Timur, harus melaksanakan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi.
Pemerintah kabupaten/kota akan segera membentuk kelembagaan konstruksi, agar fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik.
Adapun dilaksanakannya forum jasa konstruksi Bontang ini, agar kesiapan tenaga kerja konstruksi kota Bontang menuju kompeten dan berdaya saing. Merupakan salah satu kesiapan sebagai bagian dari IKN, agar dapat lebih berperan aktif dan tidak hanya jadi penonton saja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Diharapkan, unsur masyarakat jasa konstruksi dapat berperan aktif dalam memberikan informasi, masukan serta saran dan solusi yang komprehensif.” ungkapnya.
Forum jasa konstruksi menjadi sarana komunikasi dan informasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar terjalin kesepahaman dan kerjasama yang baik antar unsur masyarakat.
Dengan hadirnya e-katalog sektoral akan mempercepat proses pengarahan barang dan jasa, sekaligus mengedepankan keterbukaan dan akuntabel. Dengan e-katalog akan terlihat juga perbandingan serta ketersediaan harga barang serta jasa misalnya seperti pengadaan aspal.
E-katalog diharap bisa menjadikan pembangunan barang dan jasa lebih efektif, efisien dan transparan. Serta dapat menghemat waktu, biaya, juga profesionalitas. (adv/sya)
