Catatan Rizal Effendi
NAMA Gubernur Kaltim Dr Isran Noor, M.Si semakin membahana di forum Sidang Tahunan Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni), yang berlangsung di kampus Universitas Mulawarman (Unmul) Gunung Kelua Samarinda, Sabtu (11/3). Sebagian peserta menyebutnya sebagai “Presiden IKN.”
Sejak jamuan makan malam di Pendopo Odah Etam hingga pembukaan sidang tahunan, Isran dengan lancar dan meyakinkan menjelaskan proses sampai diputuskannya lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim.
Isran tidak mengklaim seakan IKN untuk kepentingan Kaltim semata. “Tidak, keputusan Bapak Presiden Jokowi yang menetapkan lokasi IKN di daerah ini untuk Bangsa Indonesia secara keseluruhan,” tandasnya.
Dia menjelaskan, bahwa gagasan memindahkan ibu kota sudah ada sejak Presiden Soekarno. Berlanjut ke Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi baru bisa diputuskan pada era Presiden Jokowi. Selain untuk mengurangi beban Jakarta, juga dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Sekaligus mengubah pandangan pembangunan yang terkesan Jawasentris menjadi Indonesiasentris.
Karena gigihnya Isran menjelaskan soal IKN, sehingga sebagian peserta sidang tahun Himpuni memanggilnya “Presiden IKN.” Sebutan itu terasa pas apalagi tahun 2024 dilakukan Pemilu serentak, yang salah satu agendanya adalah Pilpres. “Sangat pas kalau IKN-nya di Kaltim, maka presiden atau wapresnya juga berasal dari Kaltim,” kata seorang peserta.
Gagasan mendorong Isran menjadi capres atau cawapres sebelumnya juga dilontarkan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa (JJ). Ketika Isran memberikan kuliah umum di kampus Unhas Makassar, JJ selain menyatakan dukungannya terhadap pembangunan IKN, juga mendorong Isran menjadi capres dari wilayah Timur. “Ini harapan kita untuk perimbangan,” tandasnya.
Isran yang juga ketua umum IKA Unmul berpendapat wajar jika semua pihak termasuk Himpuni juga ikut berkontribusi terhadap kelangsungan nasib bangsa di masa depan termasuk dalam menyambut Pemilu serentak, yang di antaranya melaksanakan pemilihan presiden dan wapres. “Tentu kita berharap banyak calon yang diajukan, karena menyangkut nasib Bangsa di masa depan. Masa cuma ditentukan oleh segelintir orang,” tambahnya.
Di depan peserta sidang tahunan Himpuni, Isran mengaku senang karena semua anggota Himpuni memberikan dukungan kepada IKN. Hal itu diaminkan oleh Akhmad Muqowan, ketua umum IKA Undip, yang juga anggota Presidium Himpuni. “Kita melaksanakan sidang tahun di daerah ini sebagai bukti bahwa Himpuni mendukung IKN. Bahkan kami juga datang ke lokasi IKN,” kata mantan anggota DPR RI ini.
Sidang Tahunan Himpuni seperti dijelaskan Ketua Presidium Sutopo Kristanto, diikuti tidak kurang 43 pengurus Ikatan Alumni (IKA) PTN se-Indonesia. Di antaranya IKA UI, IPB, Unpad, ITS, Kagama, Unila, Unsri, Unhas, UNS, UNJ, UT, Unsoed, USU, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai tuan rumah.
“Kita harus membangun sinergi dalam menyambut IKN terutama dalam penyediaan tenaga sumber daya manusia berkualitas,” kata Rektor Unmul Dr Abdunnur. Unmul sendiri baru saja menandatangani MOU dengan Otorita IKN. Dan itu kerjasama pertama Otorita dengan masyarakat kampus secara resmi.
TETAP WASPADA
Prof Dodik Ridho Nurrochmat, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mendukung pembangunan IKN di wilayah Kaltim. Tapi dia mengingatkan, meskipun Kalimantan tidak berpotensi gempa, akan tetapi membangun ibu kota dengan konsep forest city tetap harus waspada dan berhati-hati.
Misalnya yang berkaitan dengan kelangsungan hidup primata dan satwa di dalamnya. Jika rantai pasokan makanan tidak terjaga dengan baik, tidak tertutup kemungkinan satwa-satwa tersebut masuk ke dalam kota. “Itu dialami sendiri oleh IPB dan beberapa daerah yang pernah diserbu kawanan monyet liar,” katanya pada acara panel diskusi bertema “Tantangan Membangun Hutan Kota IKN” di sela sidang tahunan Himpuni.
Dodik yang juga wakil Rektor IPB ini juga menyoroti lapisan tanah di Kalimantan yang dipenuhi dengan deposit batu bara. Dia mengingatkan potensi kebakaran hutan yang merembet ke lapisan batu bara, sangat mungkin terjadi. Dan itu bisa membahayakan gedung dan bangunan di atasnya. Karena itu perlu dilakukan antisipasi sedini mungkin.
Sementara itu, Prof Bagong Suyanto, guru besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya lebih banyak menyoroti masalah sosial dan lingkungan, yang harus mendapat perhatian serius terutama bagi daerah sekitar lokasi IKN di Kecamatan Sepaku dan Kaltim.
“Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kaltim boleh bahagia dengan adanya IKN. Tetapi tidak akan dapat apa-apa jika tidak ada kebijakan dari pemerintah pusat yang memberikan porsi atau jatah yang memadai kepada masyarakat lokal,” tandas Bagong, yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair.
Ia juga mengingatkan jika para pejabat yang berkantor di IKN tidak memiliki empati terhadap masyarakat lokal, maka tak ada iklim baru yang bisa diharapkan dari IKN. Bahkan nasibnya akan sama dengan yang dialami DKI Jaya.
Pandangan Prof Bagong banyak direspon peserta diskusi terutama dari Kaltim. Misalnya keterlibatan kader dan tenaga dari masyarakat lokal dalam pembangunan IKN, yang belum maksimal. Demikian juga perhatian terhadap daerah penyangga dan dunia usaha. Saya juga mengusulkan agar dalam revisi UU IKN, Wakil Kepala Otorita IKN ditambah satu mewakili Kaltim.
Silvia Halim, deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN menyambut baik berbagai masukan untuk suksesnya pembangunan IKN. Berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial budaya, Presiden Jokowi secara khusus mengangkat putra Kaltim sebagai deputi, agar bisa melakukan pendekatan dan pemecahan masalah lebih cermat.
Kedua deputi itu adalah Dr Myrna Asnawati Safitri pada Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Alimuddin sebagai deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat.
Menurut Silvia, tahapan pembangunan IKN pada saat ini berjalan lancar dan sesuai target Presiden Jokowi pada tanggal 17 Agustus 2024 sudah bisa dimanfaatkan untuk Upacara HUT RI ke-78. Tapi dia mengingatkan bahwa tahapan pembangunan IKN masih panjang. “Kami menganggap 17 Agustus 2024 itu sebagai one day, hari pertama IKN secara resmi berjalan,” jelasnya.
Sementara itu, dari hasil sidang tahunan Himpuni, dihasilkan empat rekomendasi terutama berkaitan dengan IKN. Di antaranya soal perlunya harmonisasi UU IKN dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Otorita IKN. Selain itu, Himpuni menekankan arah dan orientasi IKN harus mampu memperkecil kesenjangan daerah, ketertinggalan, kemiskinan, pengangguran dan aspek sosiologi dan ekologi.
Himpuni juga memberikan perhatian terhadap nasib tenaga honorer di pemerintahan. Himpuni minta tenaga honorer tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemda dan Pemerintah Pusat. Ini sejalan dengan perjuangan Gubernur Isran Noor, yang juga sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Ketua Panitia Rusman Ya’cub dan sekretaris Wahyudi Manaff mengaku semua agenda Sidang Tahunan Himpuni di Samarinda berjalan lancar. Termasuk menyusuri Sungai Mahakam dan meninjau Titik Nol Nusantara di Sepaku. Gubernur Isran juga mengapresiasi sejumlah rekomendasi Himpuni. (*)
