BALIKPAPAN – Angka prevalensi stunting di Kota Balikpapan mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Dimana pada tahun tersebut angka stunting di Kota Balikpapan mencapai 2001 anak.
Meskipun terjadi penurunan di kota Balikpapan, yang menempati posisi 7 se-Kalimantan Timur, namun stunting masih menjadi tantangan pemerintah kota.
Hal ini dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menurunkan angka stunting yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo dengan menargetkan angka stunting menjadi 14 persen hingga 2024 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono menanggapi permasalahan angka stunting. Pasalnya program stunting merupakan program khusus pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.
“Ini merupakan nasib generasi penerus bangsa, stunting berdampak kekhawatiran kita kepada penerimaan gizi buruk dan pola hidup tidak sehat,” ujar Budiono, Selasa (3/1/2023).
Meskipun Balikpapan telah mengalami penurunan, Budiono menjelaskan, anggaran yang sudah digelontorkan kepada dinas terkait harus dipergunakan serius dan berfokus pada penanganan pengentasan angka stunting.
“Saya ingin sekali ada program dari dinas terkait, baik sebelum pendektesi maupun yang sudah terjadi seperti sosialisasi pemahaman sebelum nikah, maupun sosialisasi anak-anak gizi buruk,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Budiono menyarankan agar kegiatan Posyandu di tingkat RT diaktifkan lagi. Menurutnya, dengan kegiatan ini bisa mendeteksi dan melakukan pendampingan ahli gizi untuk balita yang mengalami stunting.
“Saya melihat mininmnya tenaga ahli gizi di Kota Balikpapan, sehingga pola gizi dan pola hidup sehat mereka tidak terpenuhi,” tambahnya.
Budiono berharap, demi penerus generasi bangsa adanya anggaran yang sudah dikuncurkan agar dipergunakan sebaiknya untuk pengentasan stunting di Kota Balikpapan.”Mudahan di tahun 2023, angka stunting bisa teratasi,” tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)
