PASER – Sebanyak 1.039 usulan masyarakat kepada 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, direkapitulasi melalui Rapat Paripurna tentang Penyampaian Hasil Reses Pertama Masa Sidang II Tahun 2023, di Gedung Baling Seleloi, Senin (13/2/2023).
Ribuan usulan masyarakat dari 10 Kecamatan yang terbagi menjadi 4 daerah pemilihan (dapil) ini, hasil komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja yang dilangsungkan secara berkala.
Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Paser, yang telah melaksanakan dan melaporkan hasil reses dalam rapat paripurna tersebut.
“Selanjutnya, hasil reses ini akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah, 7 hari sebelum pelaksanaan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Hendra Wahyudi saat memimpin paripurna.
Untuk diketahui, rekapitulasi serap aspirasi dari dapil 1 (Kecamatan Tanah Grogot) yang terdiri dari 8 Anggota sebanyak 334 usulan. Dapil 2 (Kecamatan Kuaro, Batu Sopang, Muara Komam dan Muara Samu) terdiri 8 Anggota sebanyak 282 usulan.
Sementara dapil 3 (Kecamatan Long Ikis dan Long Kali) terdiri dari 8 Anggota sebanyak 252 usulan dan dapil 4 (Kecamatan Paser Belengkong, Tanjung Harapan dan Batu Engau) terdiri 6 Anggota sebanyak 171 usulan.
Meski jumlah usulan yang mencapai ribuan itu termasuk beragam. Namun dari sederet usulan itu, bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup jadi aspirasi yang mendominasi yakni sebanyak 569 usulan atau 55% dari total usulan.
“Itu semua dirangkum dan sudah dibagi ke setiap bidang sesuai kriteria,” jelas Sekretaris DPRD Kabupaten Paser, Zulkarnain.
Banyaknya usulan aspirasi masyarakat pada bidang infrastruktur ini menurut Anggota DPRD Kabupaten Paser, Lamaludin, lantaran infrastruktur merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mana hal ini sangat menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Adapun usulan aspirasi masyarakat masih didominasi usulan peningkatan jalan, pengadaan LPJU, drainase di lingkungan perumahan, pembangunan jembatan titian, ketersediaan air minum, pengadaan bak sampah,” katanya.
Tak hanya itu, pembangunan jembatan, pengadaan tandon atau sumur bor, rehabilitasi rumah layak huni, Pengelolaan sumber daya air, peningkatan prasarana dan utilitas umum serta banyak lainnya juga diusulkan.
Dari bidang perekonomian, terdapat 206 usulan atau 20% dari total usulan, yang sebagian besar berada pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan maupun perikanan, pengembangan UMKM, perindustrian dan perdagangan.
“Seperti usulan pengadaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, pengadaan bibit sawit, bibit ikan, ternak, pembangunan pintu air, jalan usaha tani, bantuan modal usaha,” katanya.
Sementara pada bidang Pengembangan SDM, terdapat 94 usulan atau 9% dari total usulan. Yakni didominasi pembangunan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas baru, pembangunan pagar sekolah dan toilet sekolah.
Sementara bidang Pemerintahan terdapat 170 usulan atau 16% dari total usulan. Ini didominasi oleh usulan hibah untuk pembangunan masjid, musholla, majelis talim, gereja, pengadaan sarana dan prasarana tempat wisata. (bs)