SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mendorong kontribusi perusahaan- perusahaan swasta untuk pembenahan infrastruktur khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.
Politisi Golkar ini menilai, persoalan infrastruktur tidak baik adalah dalang yang menyebabkan sebuah desa tertinggal. Bila tak kunjung diperbaiki maka sulit bagi sebuah desa untuk maju.
“Bicara desa tertinggal ini terkait dengan persoalan infrastruktur. Kenapa orang malas datang? Karena aksesnya tidak ada, jalan rusak dan sebagainya,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Padahal menurutnya, tak sedikit desa di mana di sekitarnya beroperasi perusahaan – perusahaan swasta. Sehingga ia mendorong kontribusi pihak swasta dalam upaya peningkatan infrastruktur minimal di ring 1 wilayah operasinya.
“Bantuan CSR dari perusahaan swasta yang ada di wilayah tentu sangat diharapkan, ” tegasnya.
Ia juga mendorongbPemerintah Daerah untuk tak tinggal diam, dan membiarkan pihak swasta abai pada wilayah operasinya. Pemerintah harus menekan perusahaan untuk memberikan bantuan atau CSR perusahaan.
“Kita tidak minta, tapi berdasarkan Undang-Undang, CSR itu ada dan wajib disalurkan pada masyarakat sekitar. Sehingga kepala daerah melalui OPD nya punya kekuatan untuk menekan pengusaha terkait CSR, ” terangnya.
Selain itu, perusahaan swasta juga diminta tak abai terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di ring 1 mereka. Apalagi dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, SDM Kaltim menurutnya harus terus diasah dan ditingkatkan kualitasnya.
“Tenaga kerja harus dikuatkan, bahwa sekian puluh persen tenaga kerja dari wilayah tersebut bisa diberikan pelatihan. Terlebih dengan adanya IKN dan hari ini tenaga kerja kita sedang berproses untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah agar bisa ikut berkompetisi dalam proses seleksi tenaga kerja yang masuk ke IKN, ” pungkasnya. (Eky/adv/DPRDKaltim)
