SAMARINDA – Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim, DPRD Provinsi Kaltim menggelar forum diskusi dengan para akademisi dan juga mahasiswa program doktoral manajemen pendidikan Universitas Mulawarman.
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji. Hadir Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Anggota Komisi I Abdul Kadir Tappa, dan Anggota Komisi IV Yeni Eviliana.
Forum diskusi ini bertujuan untuk menjaring masukan-masukan dari akademisi dengan harapan membawa peningkatan kualitas pendidikan di Bumi Etam.
“Pada pertemuan dengan para akademisi, kami mendapatkan masukan berharga dalam hal mematangkan kualitas pendidikan di Kaltim menghadapi tantangan pemindahaan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kaltim,” ujar Seno Aji (24/1/2023).
Ada beberapa poin penting, ujar Seno Aji yang menjadi catatan sebagai hasil pertemuan tersebut, untuk peningkatan mutu satuan pendidikan yang ada di Kaltim.
Antara lain perbaikan kurikulum sekolah, dan juga pemajuan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan.
Ia menambahkan, peningkatan mutu pendidikan sangat penting dalam menghadapi gempuran penduduk dari luar Kaltim yang masuk.
Ada kekhawatiran jika kompetensi yang dimiliki oleh warga Kaltim kalah dengan penduduk yang bermigrasi ke provinsi ini.
“Oleh karena itu, upaya meningkatkan mutu pendidikan Kaltim mesti dilakukan dari sekarang, harapannya pendidikan Kaltim sudah bisa setara dengan di Jawa, baik dari sisi akreditasi maupun kualitas lulusan perguruan tinggi,” urainya.
Politisi Partai Gerindra Kaltim tersebut menjelaskan, kompetensi para guru juga harus ditingkatkan. Guru adalah garda terdepan dalam mencetak generasi muda Kaltim, menuju generasi yang siap bersaing di masa depan menyongsong IKN Nusantara.
Tak kalah pentingnya, sebutnya, peningkatan infrastuktur pendidikan, termasuk sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar juga harus dilakukan.
“Pada tahun 2023 dalam sektor pembangunan pendidikan, provinsi sudah menganggarkan sebesar Rp420 miliar untuk infrastruktur sekolah, salah satunya sapras berupa meubeler pendukung kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan,” jelasnya.
Untuk tahun 2023, ia menyatakan bahwa infrastruktur sekolah akan diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang berada pada wilayah terluar, terdalam, dan tertinggal. Hal tersebut agar membangun penyetaraan pendidikan antar daerah.(eky/adv/DPRDKaltim)
