TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong menyoroti program Universal Healt Coverage (UHC) dalam alokasi 10 persen di bidang kesehatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau.
Feri mengatakan, APBD Kabupaten Berau sangat besar. Akan tetapi, belum terpenuhi 100 persen terkait jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
“Jaminan kesehatan untuk masyarakat memang sedang digencarkan. Tujuannya agar tidak ada lagi penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan,” terangnya, Senin (23/1/2023).
Dalam mendukung program UHC tersebut, Politikus Gerindra itu menyebut Komisi I DPRD Berau berharap pihak ketiga dapat bersinergi dalam membantu jaminan kesehatan masyarakat kabupaten paling utara Kaltim ini.
“Jadi ada beberapa kendala yang saat ini dihadapi, seperti ada masyarakat yang belum memiliki KTP Berau,” jelasnya.
Selain itu dibeberkannya, ketidaktahuan masyarakat akan informasi jaminan kesehatan itu juga menjadi pemicu program tersebut. Terlebih kepada pekerja yang ada di perusahaan sawit.
“Karena mungkin mereka saat datang ke Berau tidak melapor. Jadi saat ini KTP mereka masih daerah asalnya,” bebernya.
Kendati demikian, Feri Kombong berharap jaminan kesehatan dapat diterapkan secara merata kepada masyarakat. Lalu, dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat menyosialisasikan kepada masyarakat dengan maksimal.
“Jadi kita harapkan dengan program itu tidak ada lagi masyarakat yang sakit tidak dirawat atau ditangani karena masalah biaya,” tutupnya. (dez/adv)
