SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin, memberikan tanggapan penolakan Gubernur Kaltim Isran Noor terkait penghapusan tenaga honorer. Ia meyakini bila tidak ada tenaga honorer pelayanan masyarakat akan terganggu.
Politisi PKB tersebut menilai, tenaga honorer tidak bisa dimungkiri sangat membantu kelancaran pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan, menurutnya banyak kerja yang dibebankan ke tenaga honorer yang lebih besar dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Honorer inilah yang sangat aktif daripada PNS, saya pribadi sangat terbantu. Apalagi guru dan tenaga kesehatan, bagaimana kalau ini ditiadakan? Menghambat pelayanan publik, kebutuhan primer masyarakat,” jelasnya, Jumat (20/1/2023).
Dengan demikian ia memberikan dukungan kepada Gubernur Isran Noor yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang telah bertemu Menpan-RB untuk menyampaikan penolakannya terhadap penghapusan tenaga honorer.
“Kebetulan gubernur Ketua APPSI, bahasa beliau bahasa Gubernur seluruh Indonesia. Dan itu telah disampaikan, menolak keras. Saya mendukung Gubernur,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah dan stakeholder terkait menemukan formulasi penganggaran untuk membayar gaji tenaga non-ASN tersebut. DPRD Kaltim sebutnya akan siap mendukung penuh asal sesusai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Karena kasihan sekarang tenaga honorer kita ini. Ada yang sudah belasan tahun, mereka kalau dipecat melamar di perusahaan swasta tidak mungkin diterima lagi karena ada batasan usia. Kalau diberhentikan sama dengan memecahkan piring nasi mereka. Tapi saya kira, pemerintah akan arif mencarikan solusinya,” pungkasnya. (eky/adv/DPRDKaltim)
