SAMARINDA – Sedikitnya 5.000 dokumen keuangan yang sudah masuk kategori dokumen inaktif sejak tahun 2010 yang ada di BPKAD Kaltim, Senin (26/12) kemarin diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim.
Penyerehan dokumen ini berlangsung di Depo Arsip milik DPK Kaltim yang berada di Samarinda Seberang.
Kepala BPKAD Fahmi Prima Laksana menerangkan penyerahan dokumen keuangan eks Biro Keuangan Setda Kaltim ini sesuai amanat UU Kearsipan guna lebih tertib arsip dan aman.
“Dokumen keuangan ini diserahkan karena telah memenuhi syarat sebagai dokumen inaktif, sehingga nantinya akan menjadi dokumen negara yang pada suatu saat dimusnahkan setelah dilakukan proses pemilahan,” kata Fahmi.
Penyerahan dokumen keuangan yang sudah tersimpan di ratusan boks warna cokelat itu diterima Kadis DPK Kaltim M Syafranuddin .
Pria yang akrab disapa Ivan ini menyebutkan semua dokumen yang sudah memasuki masa inaktif bisa diserahkan ke instansinya guna dilakukan pemilihan.
“Tidak semua dokumen yang diserahkan, ada juga dokumen yang bisa dimusnahkan langsung jika dinilai sudah waktunya. Tugas pemilahan ini, merupakan tugas aspirasi namun sayangnya tugas mulia ini tidak banyak yang menyukai karena tak terkenal dan kurang populer,” ungkapnya.
Ia menjelaskan pemusnahan dokumen negara tidak bisa sembarangan dilakukan karena apabila keliru, bisa dijerat hukuman 7 tahun penjara.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat di BPKAD dan DPK ini, baik Fahmi maupun Ivan mengakui instansi yang mereka pimpin kekurangan SDM pengelola arsip, sementara arsip terus berdatangan setiap hari. “Kami ingin sekali nantinya dokumen itu bisa dicari dengan cepat, mudah dan aman karenanya teknologinya terus dicari,” ungkap Ivan. (Tim Humas DPK Kaltim)
