Belakangan ini terpantau sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda dan Balikpapan mengalami antrean kendaraan yang terbilang cukup panjang. Terlebih ketika pagi dan sore hari.
Bahkan, dari pengamatan Media Kaltim, terlihat di sejumlah titik SPBU di Samarinda antreannya hingga memakan badan jalan dan menyebabkan macet. Hal ini akibat kendaraan yang parkir di pinggir jalan sedang mengantre BBM. Seperti di Jalan Gatot Subroto, Jalan Kebaktian, Jalan Juanda, Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Slamet Riyadi.
Salah seorang pengendara sepeda motor yang hendak mengisi bahan bakar di salah satu SPBU, Nurhidayani (24) warga Kecamatan Samarinda Ulu, mengaku rela mengantre di SPBU lantaran di beberapa titik lainnya pun mengalami hal serupa.
“Gak apa-apa antre lama, setidaknya terisi bensin. Karena di SPBU lain juga sama, antre juga, malah lebih panjang. Jadi ini langsung isi full tangki biar nggak bolak-balik SPBU. Karena ya begini, antre panjang,” ucapnya, Kamis (15/12/2022).
Alasan lain mengapa dirinya rela mengantre di SPBU lantaran harga bahan bakar pertalite di penjual bensin eceran terlampau mahal. “Malah nggak masuk akal harga di Pertamini, bisa sampai Rp 13.000 satu liter. Yang bingungnya lagi, ini sudah harga BBM naik tapi malah langka. Harapannya pemerintah bisa stabilkan lagi penjualan BBM ini karena kayaknya sulit sampai di mana-mana antre,” ujarnya.
Di Balikpapan, antrean kendaraan bermotor pembeli pertalite sering terlihat di semua SPBU. Pada jam tertentu seperti sore hari, antrean kendaraan hingga memanjang ke luar SPBU. Seperti di Jl MT Haryono, antrean pembeli pertalite hingga menutup akses jalan kendaraan menuju mesin BBM jenis pertamax dan pertadex.
Di SPBU lainnya seperti di kawasan Stal Kuda dan Karang Anyar, antrean kendaraan bermotor yang penjang juga kerap mengakibatkan kemacetan lalu-lintas.
Salah satu operator SPBU bernama Fadhil, mengaku jika selama ini kuota BBM yang masuk tidak pasti. “Tergantung kebutuhan dan kuota BBM subsidi yang tersedia,” ujarnya. Dari kuota yang didapatnya tersebut, BBM subsidi bisa terjual dalam kurun waktu 1-2 hari.
“Biasa itu sehari habis, pernah juga 2 hari. Tapi pernah juga dalam hitungan jam sudah habis karena yang antre dan beli cukup banyak,” katanya.
Sementara itu salah satu SPBU di Kecamatan Samarinda Kota menolak memberikan tangapan terkait kelangkaan BBM. “Maaf nggak bisa kasih statement sekarang mas ya karena kebijakan terbaru dari Pertamina. Jadi langsung aja ke Pertamina atau bisa hubungi call centre-nya di 132,” kata pria yang mengaku sebagai manajer di SPBU tersebut.
Menanggapi langkanya BBM, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan bahwa kondisi ini terjadi tak hanya di Samarinda. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi lebih lanjut guna memastikan pasokan BBM di Samarinda aman.
“Meskipun tidak satu atau dua kasus di SPBU Samarinda terjadi delay terhadap layanan BBM. Langkah yang kita lakukan adalah langkah koordinasi kepada Pertamina maupun SPBU serta manajemen tata penyaluran dan pelayanan kepada pembeli BBM itu juga masih kita evaluasi,” ucap Andi Harun, Kamis (15/12/2022).
“Ada beberapa kasus yang kita temukan di SPBU, pemilik fuel card menggunakan kuota BBM-nya untuk orang lain, jika begini terus maka pemakaian BBM bisa tinggi. Ini akan kita evaluasi lagi,” katanya.
Saat disinggung terkait maraknya Pertamini di Samarinda, Andi Harun menjawab bahwa pihaknya tidak bisa memberikan sanksi apapun. Lantaran tidak ada kebijakan tertulis di daerah untuk mengatur penjualan BBM eceran.
“Nah kalau permasalahan Pertamini itu bisa langsung ke Pertamina. Karena yang melayani mereka SPBU. Sudah tahu itu ilegal, sekarang itu tinggal menunggu Pertamina saja. Karena kita dari Pemkot tidak bisa memberi sanksi,” ujarnya.
Andi Harun juga mengaku akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina terkait dengan banyaknya kendaraan dari luar pulau yang mengisi BBM di Samarinda.
“Bulan-bulan ini juga kita evaluasi, bagaimana agar plat kendaraan dari luar daerah itu tidak memakai jatah yang ada di Kaltim termasuk Samarinda. Sekarang kita juga masih mengupayakan bersama dengan Pertamina,” katanya.
Sementara di Kutai Kartanegara (Kukar), antrean di SPBU juga kerap terjadi, terutama di 4 SPBU utama di Kukar yakni SPBU Tenggarong Seberang, SPBU Bukit Biru, SPBU di Jalan Belida Tenggarong dan SPBU yang terletak di Timbau. Bahkan antrean di SPBU ini mengular sejak pagi hingga pukul 5 sore. Terutama antrean sopir truk yang berburu BBM jenis solar.
Meski antrean kerap terjadi, pihak SPBU mengklaim bahwa pasokan BBM bersubsidi selalu tersedia. Seperti yang disampaikan Darmin, pengelola SPBU Tenggarong Seberang. Jatah BBM subsidi terbilang stabil, yakni sebanyak 16 kilo Liter (KL), tiap harinya. Sementara untuk solar jumlah kirimannya berselang-seling, yakni 8 KL dan 16 KL.
“Kalau pertalite tersedia sampai malam, karena pengirimannya bertahap. Tiap pagi dan sore sebanyak 8 KL, sampai malam ada terus. Kalau solar sampai jam 5 sore,” ujar Darmin, pengelola SPBU Tenggarong Seberang.
Pembatasan jam pelayanan, dikatakan Darmin, mengantisipasi kecelakaan karena antrean truk yang panjang. Terutama di Tenggarong Seberang yang berdekatan dengan tikungan. Pada malam hari minim penerangan, juga mengurangi hambatan lalu lintas.
Masing-masing BBM bersubsidi itupun dilakukan pembatasan pembelian, agar tidak ada upaya penimbunan oleh oknum masyarakat. Atau kerap disebut pengetap. Per hari hanya dibatasi Rp 50 ribu sekali isi untuk pengguna roda 2, sementara roda 4 dibatasi sebanyak 40 liter. Memastikan pembatasan benar-benar terlaksana, sebelum pengisian dilakukan scan barcode dan penginputan nomor polisi (nopol).
Sementara untuk pengguna solar, kini diberlakukan penggunaan fuel card. Tidak ada fuel card, tidak dilayani sama sekali di seluruh SPBU. Meskipun masih ada oknum masyarakat atau pengetap yang nakal, paling terbatas ruang gerak mereka, yakni dibatasi dengan pembelian 40 liter per hari untuk roda 4 dengan fuel card warna biru.
Roda 6 dengan fuel card warna hijau sebanyak 60 liter, dan untuk roda 6 keatas dengan kartu fuel card warna merah, dengan maksimal pembelian solar sebanyak 120 liter per harinya.
Darmin pun sepakat, agar pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dilakukan semua pihak. Juga pengeluaran fuel card bisa benar-benar tepat sasaran. Karena sejauh ini, ia mengatakan masih ada saja kendaraan yang tidak layak mengantongi fuel card namun mendapatkan kartu tersebut. Sementara pihak SPBU tidak berwenang dalam hal itu, hanya bertugas melayani saja. (vic/afi/sya/bom)
