PASER – Pemenuhan dan tanggung jawab atlet di Kabupaten Paser jadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dengan digarapnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Olahraga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser.
Ketua Komisi II DPRD Paser Ikhwan Antasari menjelaskan, pihaknya tengah menyusun produk hukum tersebut, yang nantinya akan mencakup beberapa hal penting seperti tanggung jawab pemerintah hingga kewajiban atlet.
“Masih kami susun. Begitupun dengan kesejahteraan yang juga diatur. Yang terpenting itu juga mencakup pendanaan,” kata Politisi Golkar itu kepada media ini, Senin (28/11/2022).
Ikhwan menjelaskan, hingga kini keterbatasan dana atau pembiayaan dari Pemkab Paser atau dari sumber lainnya yang sah, merupakan permasalahan utama dalam keolahragaan. Sementara kian berkembangnya dunia olahraga dianggap perlu didukung anggaran.
“Terpenting itu mencakup pendanaan, bahwasanya di perda ini menjadi tanggung jawab pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Ini yang kita bahas dalam pembuatan Perda Penyelenggaraan Olahraga,” terangnya.
Dari segi pendidikan olahraga di sekolah, kata Ikhwan, terkadang siswa berprestasi di bidang olahraga namun dari segi pembelajaran masih kurang. Dengan begitu, persoalan ini dijadikan dasar pembahasan dalam raperda.
“Intinya dalam raperda itu, bagaimana melindungi keolahragaan kita,” tambahnya.
Dengan adanya Raperda tersebut, pemerintah nantinya benar-benar dapat mengakomodasi. Apalagi di tahun 2026 nantinya, Porprov Kaltim rencananya akan dilangsungkan di Kabupaten Paser.
“Sejauh ini, anggaran untuk bidang olahraga di Paser belum mencukupi. Tinggal bagaimana kita mencukupi, makanya di raperda itu tentang pendanaan tanggung jawabnya bukan di pemerintah saja, namun ada juga dari badan usaha,” pungkasnya. (bs)
